Neutron Yogyakarta

BPS: Orang Miskin di Jateng Turun 102,57 Ribu

BPS: Orang Miskin di Jateng Turun 102,57 Ribu

SEMARANG – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, Provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,32 persen poin, dari sebelumnya 11,25 persen pada September 2021, menjadi 10,93 persen per Maret 2022. Ini berarti, penduduk miskin di Jateng berkurang 102,57 ribu orang, dari 3,93 juta jiwa menjadi 3,83 juta jiwa.

Kepala BPS Jateng Adhi Wiriana mengatakan, rilis ini merupakan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2022. Adapun, metodologi pengukuran menggunakan konsep kebutuhan dasar atau basic needs approach, yang terdiri atas garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). “Alhamdulillah pada Maret 2022 terjadi penurunan kemiskinan dibanding September 2021. Di Jawa Tengah penduduk miskin sebanyak 10,93 persen dari total penduduk atau 3,83 juta orang. Presentase ini terjadi penurunan 0,32 persen poin (dibanding September 2021)  dan turun 0,86 persen poin, dibanding Maret 2021 yang sebesar 11,79 persen,” ujarnya, saat rilis daring, Jumat (15/7).

Tren turunnya jumlah orang miskin di Jawa Tengah, dipandang Adhi sebagai suatu hal positif. Ini mengingat, selama ini provinsi yang dipimpin duet Ganjar-Yasin fokus menurunkan kemiskinan dengan berbagai program. Selain program pengentasan kemiskinan, Adhi mengatakan, beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Jateng di antaranya Pandemi Covid-19 yang membaik. Pertumbuhan ekonomi Jateng Triwulan I 2022 mencapai 5,16 persen (y-to-y). Adapula faktor konsumsi rumah tangga pada PDRB yang tumbuh 4,30 persen (y-on-y) pada triwulan 1 2022.

Data BPS memaparkan, Pemprov Jateng selalu berupaya menurunkan angka kemiskinan. Tercatat, pada September 2017 angka kemiskinan sebanyak 12,23 persen, sekitar 4,20 juta orang, pada September 2018 11,19 persen atau 3,87 juta orang, pada September 2019 10,58 persen atau sekira 3,68 juta orang.

Wabah Covid-19 menyebabkan angka kemiskinan naik di 2020.Tercatat pada September 2020 jumlah orang miskin 4,12 juta orang atau 11,84 persen. Pada September 2021 turun menjadi 11,25 persen atau sejumlah 3,93 juta orang. “Kondisi ini perlu kita syukuri (karena) program (penurunan) kemiskinan oleh pemerintah masyarakat, parpol, LSM dan keagamaan terjadi dampak positif dengan adanya terjadi penurunan kemiskinan,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, angka penurunan kemiskinan nasional lebih rendah dari Jawa Tengah. Meskipun, angka kemiskinan nasional lebih rendah dengan 9,54 persen. Akan tetapi, penurunan kemiskinan di nasional hanya 0,17 persen poin.Pada rilis tersebut, Adhi juga memaparkan kondisi kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia. Ia mengatakan, ada sembilan provinsi yang masih mengalami kenaikan angka kemiskinan. Sementara itu, 25 provinsi lain mengalami penurunan angka kemiskinan.

Aceh menjadi provinsi tertinggi dalam prosentase penurunan kemiskinan dengan 0,89 persen poin setara 43,44 ribu jiwa. Namun secara jumlah, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah penurunan warga miskin terbanyak, dengan 102,57 ribu jiwa. (*/pra)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)

Exit mobile version