Neutron Yogyakarta

Ganjar: PKK Bisa Bantu Atasi Inflasi

Ganjar: PKK Bisa Bantu Atasi Inflasi

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yakin Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) bisa turut terlibat dalam mengatasi masalah inflasi. Salah satunya edukasi pemanfaatan lahan dan menu pendamping nasi.

Ganjar mengatakan, saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Selain fokus pada stunting, PKK juga bisa turut serta pada penanganan persoalan umum lainnya. “Maka itu PKK harus bisa multi talenta,” kata Ganjar saat sambutan pengarahan acara Rakor Pembina TP PKK di Gradhika Bhakti Praja Selasa (19/7).

Mantan anggota DPR RI itu mengatakan, selama ini bergerak dengan sangat baik. Dengan anggaran yang minim, TP PKK Jateng terus menjalankan program bahkan juara nasional. “Anggaran PKK Jateng itu paling kecil tapi kegiatannya banyak, karena sinergi. Sinergitas dengan daerah dan sektor lain. Pola kerjasama ini kita arahkan,” lanjut Ganjar.

Pola kerjasama ini, bisa dilanjutkan dalam konteks penanganan inflasi. Dengan menjadi inisiator program berbasis data yang ada di masyarakat. “Karena ini cabai tinggi (harganya, Red), bawang merah ya. Sebenarnya mereka (warga, Red) diajari (PKK, Red) untuk nanam sendiri kan juga bisa. Bibitnya kita bisa bantu,” ujarnya.

Ganjar mengatakan, dalam pelaksanaannya PKK tidak jalan sendiri. Sinergitas tetap dilakukan. Dalam hal ini, kolaborasi dijalankan dengan dinas pertanian yang mendampingi. Sehingga konsep diversifikasi pangan jalan. “Dan tanaman-tanaman pendamping beras atau padi, itu juga mesti digalakkan,” sebutnya.

Ganjar menegaskan hal ini butuh pembiasaan agar stok pangan alternatif melimpah dan berkembang. “PKK sangat bisa memberikan edukasi soal itu,” tandasnya.

Ketua TP PKK Atikoh Ganjar Pranowo yang hadir dalam acara mengatakan, target binaannya selama ini mayoritas berada di desa. Selama pandemi, pembinaan tetap berjalan secara virtual dan luring. “Dari PKK kita mengedepankan bagaimana keluarga bisa terwujud kedaulatan pangan di tingkat keluarga. Salah satunya dengan memanfaatkan pekarangan agar mereka bisa menanam. Jadi bagaimana walau lahan sempit bisa berkontribusi untuk nutrisi keluarga,” bebernya. (*/eno)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)