Neutron Yogyakarta

Pemkab Magelang Borong Penghargaan Pajak

Pemkab Magelang Borong Penghargaan Pajak

MUNGKID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang meraih sejumlah penghargaan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang. Penghargaan tersebut diserahkan saat acara Tax Gathering, sekaligus memperingati Hari Pajak Tahun 2022 di Hotel Atria, Kota Magelang, Selasa (19/7).

Penghargaan tersebut diberikan kepada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Magelang yang meraih peringkat kelima kategori Satuan Kerja (Satker) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbaik pada 2021. Sementara penghargaan lainnya antara lain Desa Wajib Pajak Terbaik di Kabupaten Magelang tahun 2021 diraih oleh Desa Kalirejo, Kecamatan Salaman.

Kemudian Kecamatan Wajib Pajak Terbaik di Kabupaten Magelang tahun 2021 diraih oleh Kecamatan Salaman. Selain itu, penghargaan Satker APBN Terbaik tahun 2021 diberikan kepada Polres Magelang. Lalu, penghargaan Satker APBD Terbaik tahun 2021 diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Magelang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Magelang Adi Waryanto sangat mengapresiasi sejumlah penghargaan yang telah diberikan oleh KPP Pratama Magelang kepada beberapa OPD dan instansi di lingkungan Kabupaten Magelang. Dia berharap, tidak hanya lembaga atau instansi, tapi juga seluruh wajib pajak baik, baik perorangan, lembaga, maupun dunia usaha wajib melakukan pembayaran pajak. “Tujuannya untuk membangun negara kita agar lebih maju ke depannya,” ungkap Adi.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Magelang Sugiarto mengatakan, kegiatan Tax Gathering telah menjadi agenda rutin yang bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap wajib pajak. Khususnya yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Dengan diadakannya acara ini, KPP Pratama Magelang berharap bisa terus menjalin silaturahmi dan komunikasi yang baik antara Direkorat Jenderal (Dirjen) Pajak dengan para wajib pajak sebagai pemangku kepentingan. Sehingga tercipta keterikatan dalam rangka bersinergi dan ikut serta pada program pemulihan ekonomi nasional akibat dampak dari Covid-19. “Semoga niat dan langkah baik kami ini bisa mendorong pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” tutunya. (aya/bah)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)