Neutron Yogyakarta

Dapat Nindya, Berharap Jadi Kategori Utama

Dapat Nindya, Berharap Jadi Kategori Utama

MUNGKID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang meraih penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) kategori ‘Nindya’ tahun 2022 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri PPPA RI I Gusti Ayu Bintang Puspayoga kepada Bupati Magelang Zaenal Arifin pada acara Malam Penganugerahan Apresiasi KLA di Hotel Novotel Bogor Golf Resort and Convention Center, Jumat (22/7).

Penghargaan tersebut merupakan apresiasi dari Kementerian PPPA atas komitmen Pemkab Magelang dalam hal pemenuhan hak anak. Sebelumnya, Pemkab Magelang juga telah meraih penghargaan KLA pada 2012 dan 2013 kategori Pratama. Kemudian, pada 2015 kategori Madya, serta 2017 dan 2020 kategori Nindya.

Zaenal menyampaikan, diraihnya penghargaan KLA kategori Nindya ini merupakan kerja keras dan gotong royong dari seluruh lini. Utamanya Dinas Sosial (Dinsos) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB PPPA) Kabupaten Magelang.

Selain itu, menurutnya, diraihnya penghargaan itu lantaran Pemkab Magelang telah melakukan program-program kerja sesuai alurnya. Kendati belum bisa mendapatkan kategori Utama, namun hal itu menjadi berkah atas kerja keras jajarannya. “Khususnya dari jajaran Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang,” kata dia.

Dengan diraihnya penghargaan KLA tahun ini, diharapkan akan mempercepat pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak di Kabupaten Magelang. Melalui penguatan peran gugus tugas kabupaten, kecamatan dan desa, meningkatkan peran dunia usaha, serta meningkatkan peran dukungan media. Dia juga berharap, prestasi ini dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi. “Sehingga ke depan, penghargaan KLA kategori Utama bisa singgah di Kabupaten Magelang,” harapnya.

Untuk diketahui, faktor penilaian KLA meliputi 24 indikator dari lima klaster. Diantaranya klaster Hak Sipil Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif,  Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta Perlindungan Khusus.Sementara inovasi yang telah dilakukan Pemkab Magelang dalam upaya pemenuhan hak anak, yakni adanya Masjid Ramah Anak, Taman Baca Masyarakat yang pro anak, Puskesmas Ramah Anak, dan Sekolah Ramah Anak.

Sementara itu, Menteri PPPA RI I Gusti Ayu Bintang Puspayoga berharap kepada kabupaten atau kota yang telah mendapatkan penghargaan bisa menjadi inspirasi dan dapat membagikan praktik baiknya untuk daerah lain. Sehingga bisa maju bersama sebagai satu Indonesia.Selain itu, dia juga berharap agar pemerintah daerah dapat memotivasi, mulai dari keluarga, masyarakat, media, dan dunia usaha. “Agar semakin paham terhadap upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang tanggung jawabnya harus dipikul bersama,” katanya. (aya/pra)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)