Neutron Yogyakarta
Dikembangkan Ditjen Dukcapil, Tingkatkan dPelayanan Adminduk

Digital ID, Tak Lagi Bergantung Vendor

Digital ID, Tak Lagi Bergantung Vendor

MAGELANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang berkomitmen bakal menerapkan digital ID atau identitas kependudukan secara digital. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di wilayahnya.

Untuk itu, pemkot melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menggelar sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Rencana Pelaksanaan Penerapan Identitas Kependudukan Digital (Digital ID) pada ASN dan warga Kota Magelang di Aula Adipura, Rabu (24/8).

Sekretaris Disdukcapil Kota Magelang Sri Mulatsih menjelaskan, Digital ID merupakan informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital, melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

Lebih lanjut, Sri menuturkan, manfaat dan keuntungan penggunaan Digital ID, diantaranya membuat pelayanan adminduk menjadi mudah, cepat, efektif, dan efisien. Selain itu, juga dapat menghemat anggaran pemerintah dalam pengadaan blangko KTP-el, ribbon, film, dan cleaning kit.

Terlebih, dengan Digital ID tersebut, tidak lagi bergantung pada vendor karena dikembangkan sendiri oleh Ditjen Dukcapil. “Serta tidak memerlukan anggaran khusus dalam pembangunan sistem identitas digital kependudukan,” jelasnya.

Kepala Disdukcapil Kota Magelang Larsita menegaskan, dari segi keamanan Ditjen Dukcapil bekerja sama dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) dalam merancang mitigasi kerawanan yang kemungkinan muncul dengan penerapan Digital ID. Dengan kata lain, Digital ID yang dikembangkan sudah didesain sedemikian rupa untuk menjamin keamanan bagi penduduk.

Dia mengatakan, uji coba Digital ID tahap awal ini menyasar lingkungan disdukcapil. Selanjutnya bakal menyasar jajaran ASN di Pemkot Magelang, lembaga atau instansi pemerintah yang ada di Kota Magelang, mahasiswa dan pelajar, kemudian masyarakat.

Larsita menjelaskan, syarat untuk memiliki Digital ID yakni ASN yang memiliki KTP-el dan KK Kota Magelang, serta memiliki gawai yang terhubung dengan internet. “Smartphone yang bisa digunakan adalah berbasis android. Sedangkan iOS belum support,” sebutnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Magelang M. Mansyur turut menyoroti revolusi digital yang secara fundamental mengubah cara hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain. Transformasi digital merupakan respons terhadap perubahan mendasar terhadap business as usual.

Terlebih, KTP yang semula berwujud kertas atau plastik menjadi KTP eletronik dengan cip dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan secara elektronik. Dia berharap, digitalisasi dalam adminduk dapat mempermudah dan mempercepat semua urusan. Serta membangun budaya birokrasi baru dan tata kelola pemerintahan yang lebih berkualitas.

Bagi pemerintah, kata dia, identitas digital diharapkan akan memudahkan pengelolaan data penduduk yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan di berbagai bidang. (aya/bah)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)