MUNGKID – Ratusan orang yang tergabung dalam Gerakan Rakyat dan Mahasiswa Magelang (Geramm) melakukan aksi unjuk rasa. Untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Gedung DPRD Kabupaten Magelang Kamis (15/9). Setidaknya ada ratusan truk penambang pasir dan puluhan traktor petani yang memadati sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, Mungkid.
Aksi bertajuk ‘Kamis All Out’ ini sebelumnya berkumpul di Taman Bambu Runcing, Muntilan. Setelah semua berkumpul, mereka melakukan long march menyerukan gejolak yang terjadi akibat kebijakan dari pemerintah. Terutama yang dinilai kurang memihak kepada kepentingan rakyat.
Para peserta aksi tiba di halaman gedung DPRD Kabupaten Magelang pada 11.50. Mereka lantas melakukan orasi secara bergantian. Menyuarakan beberapa tuntutan. Selain itu, mereka juga meminta anggota DPRD untuk turun dan ikut dalam aksi tersebut. Mendengar permintaan itu, mereka lantas menghampiri massa aksi.
Ada tujuh tuntutan yang disampaikan. Pertama, menolak kenaikan harga BBM dengan alasan apapun. Kedua, meminta menghapus segala bentuk aturan bagi para pengguna BBM aktif. Seperti sopir truk, petani, serta paguyuban penggiling padi keliling dan traktor.
Ketiga, memperhatikan nasib rakyat kecil, seperti petani, pedagang, buruh, dan pelaku UMKM. Yang mana saat ini masih berjuang untuk bertahan hidup. Selanjutnya, meminta agar menghentikan pembangunan proyek yang menyerap anggaran tinggi dari APBN. Seperti pembangunan ibu kota baru, proyek kereta cepat, dan lainnya.
Kelima, memegakkan hukum di Indonesia tampa pandang bulu. Keeanam, menolak RUU KUHP soal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Yang mana hal itu seperti membungkam rakyat untuk memberikan saran dan kritik bagi pemerintah. Terakhir, menolak RUU Sisdiknas tahun 2022 yang menimbulkan polemik, seperti hilangnya tunjangan bagi guru.”Itulah tuntutan kami. Semoga bisa menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah,” ujar Koodinator Lapangan Miftackhul Mujib di sela aksi.
Mujib pun berharap, beberapa tuntutan tersebut dapat diteruskan oleh DPRD Kabupaten Magelang sampai ke DPR RI. Tidak hanya sekadar penerimaan aspirasi secara formalitas.
Ketua Jaringan Pengemudi Angkutan Pasir (JPAP) Erfin Yulianto mengatakan, banyak para pengemudi yang masih kesulitan untuk menggunakan aplikasi MyPertamina. “Itu menyusahkan kami. Belum lagi masalah barcode. Banyak sekali teman-teman yang belum pakai android,” paparnya.
Sejak adanya kenaikan BBM, pengeluaran juga bertambah. Mereka mematok harga sesuai estimasi harga solar. Namun, banyak juga konsumen yang mengeluh lantaran harga pasir ikut bertambah. Harga tersebut tentunya disesuaikan dengan jarak pengiriman. Sebelum harga BBM naik, mereka biasanya mengirim ke Semarang dengan mematok harga Rp 2 juta per truk. Sekarang naik sekitar Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu.
Sementara itu, seorang pengemudi traktor Irul mengaku keberatan dengan kenaikan harga BBM. Bahkan, ditambah dengan pembatasan pembelian. Padahal dalam sehari, dia membutuhkan BBM sekitar lima liter. Tapi, sekarang hanya mendapat setengah liter. Karna batasannya, hanya 16 liter per bulan. Hal itu tertuang dalam selembar kertas yang berisi ketentuan penggunaan BBM dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang. “Kalau dirata-rata, tiap hari hanya setengah liter. Kebutuhan segitu, yo ora nyandak,” ujarnya menggebu-gebu.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Soeharno mengatakan, apa yang dirasakan massa sama dengan para anggota. Kenaikan harga BBM tidak hanya mencekik para buruh. Tapi juga semua elemen masyarakat. “Kami akan teruskan seluruh tuntutan sesuai jalurnya. Kami bersama rakyat,” tegasnya.
Selain itu, dewan juga berjanji akan meneruskan aspirasi dari pengunjuk rasa kepada pemerintah pusat. Paling lambat dua hari, melalui mekanisme yang berlaku. Aksi unjuk rasa yang mendapatkan pengamanan ratusan petugas gabungan Polri dan TNI ini, akhirnya membubarkan diri usai mendengar kesediaan dewan untuk meneruskan aspirasi mereka. (aya/eno)
