MAGELANG – Gedung perkantoran Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang rencananya bakal difungsikan sebagai tempat pelatihan oleh Akademi TNI. Tepatnya Resimen Taruna Dasar (Mentarsar). Sementara gedung Wiworo Wiji Pinilih milik TNI, akan dihibahkan kepada pemkot dan digunakan sebagai command centre. Sedangkan kantor pemkot bergeser ke kawasan Alun-alun Magelang.
Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI Letjen TNI Teguh Arief Indratmoko menjelaskan, 5 tahun 6 bulan merupakan batas waktu maksimal yang diberikan kepada Pemkot Magelang. Dia optimistis, pemkot bisa menepati waktu yang sudah ditetapkan. “Saya yakin, beliau-beliau (jajaran pemkot, Red) orang yang sangat berkomitmen. Syukur-syukur sebelum tiga tahun sudah selesai,” kata dia usai kunjungan Kamis (15/9).
Terlebih, masih ada banyak waktu untuk penyerahan tanah dan bangunan perkantoran Pemkot Magelang kepada TNI. Saat ini, administrasi terkait penyerahan gedung Wiworo Wiji Pinilih pun telah dipersiapkan. Ketika selesai, akan langsung diserahkan kepada pemkot agar bisa digunakan dengan semestinya.
Menurut Teguh, latihan militer akan tetap aman dilaksanakan meski berdekatan dengan aktivitas warga sipil. Meningat aktivitas yang dilakukan merupakan latihan militer dasar. “Kami pastikan latihan militer tersebut nantinya akan tetap aman bagi warga sipil yang ada beraktivitas di sekitarnya,” ujarnya.
Dalam kunjungannya tersebut, dia bersama rombongan belum sempat melihat seluruh fisik gedung wali kota. “Nanti (akan keliling melihat gedung, Red). Saya kan sering bolak-balik ke sini. Anytime saya akan datang dan silaturahmi lagi,” bebernya.
Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz mengatakan, sudah semestinya jika kantor Wali Kota Magelang berada di tengah kota atau alun-alun. Sejak awal dirinya menjabat sebagai wali kota, permasalahan ini memang sudah ada. Dan menjadi tugas dia untuk menyelesaikannya dengan baik.
Secara administratif, tanah yang menjadi kantor Wali Kota adalah milik Akademi TNI. Terlebih, persoalan aset tanah dan bangunan ini sudah berkepanjangan. “Kalau bisa, lebih cepat lebih baik (pindah, Red),” ujarnya.
Untuk gedung Wiworo Wiji Pinilih, rencananya bakal dimanfaatkan sebagai command centre. Mengingat Kota Magelang tengah berupaya untuk menerapkan konsep teknologi informasi atau pengembangan smart city. Sehingga semua permasalahan bisa diatur dari command centre.
Aziz mengatakan, meski sudah menandatangani nota kesepahaman hibah tanah dan bangunan, namun pemkot belum menentukan detail engineering design (DED) untuk perkantoran Pemkot Magelang di BPPK Kemenkeu, kawasan alun-alun. Lantaran belum ada kegiatan pengukuran tanah dan lain sebagainya. Targetnya sudah bisa dilaksanakan pada akhir 2023 atau awal 2024. Harus menunggu Kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (BPPK) Kemenkeu pindah dari sana, barulah diukur.
Pengukuran tersebut diperlukan untuk mengetahui kebutuhan kantor yang akan dipindah. Selain itu, dia juga belum mengetahui gambaran terkait akan dibangun berapa lantai. Yang pasti, akan dibuat vertikal. “Belum (ada gambaran berapa lantai, Red). Karena nanti kami menghitung semuanya, juga kebutuhan kantor kan harus dipindah semua. Ada bappeda, inspektorat, dinas kesehatan, dan lain-lain,” rincinya.
Sejauh ini, pemkot masih menunggu penyerahan tanah dan bangunan dari BPPK Kemenkeu. Setelah dipastikan pindah, barulah pemkot akan bergerak mempersiapkan semuanya. “Kan wagu kalau belum pindah, masa kita udah gambar, kayak ngusir,” kelakarnya.
Terkait dengan dana cadangan yang akan digunakan, lanjut dia, pemkot sudah menyusun Peraturan Daerah (Perda) soal persiapan pembangunan. Nantinya akan digelar rapat paripurna untuk mengesahkan Perdanya. Bahkan, pemkot sengaja menyisihkan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak tahun anggaran 2021. Sekitar Rp 10 miliar sampai Rp 15 miliar. Sedangkan targetnya mencapai lebih dari Rp 100 miliar. Menyesuaikan DED yang digunakan.
Selain dana tersebut, pemkot juga mendapat bantuan dana dari pemerintah pusat maupun provinsi. “Kami siapkan (dana cadangan, Red). Nanti mudah-mudahan ada tambahan, sisanya nunggu dari pusat. Dan itu (menyelesaikan kantor, Red) tidak satu tahun, multi years,” ungkapnya. (aya/eno)
