MAGELANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang Budi Prayitno meminta jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang untuk segera membentuk tim khusus. Tujuannya agar memudahkan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak yang berwenang. Terutama mengurus kepindahan ke Kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (BPPK) Kemenkeu di kawasan Alun-alun Kota Magelang.
Dia menyebut, adanya tim khusus ini akan sangat berguna terhadap proses-proses yang akan dilakukan hingga selesai. Sehingga Budi berharap agar segera membentuk tim khusus percepatan pembangunan. Supaya tidak amburadul dan saling melempar tugas.
Budi menilai, keberadaan tim ini akan semakin memfokuskan pada pembangunan. Koordinasi dengan beberapa pihak juga jelas. “Ini (kantor pemkot, red) mau pindah kapan dan dihibahkan ke TNI kapan. Terus kita ke sana (calon kantor baru, red) mau nempati kapan, urusannya dengan Kemenkeu,” sebutnya usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Magelang, Jumat (16/9).
Dana untuk pembangunan kantor Pemkot Magelang memang tidak cukup jika hanya mengandalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja. Lantaran jika semua memangkas anggaran tersebut, dikhawatirkan bakal mengurangi kebutuhan lain. Per tahun pun, pemkot ditargetkan untuk menyisihkan anggaran, mulai dari delapan hingga lima belas persen. Tergantung kesanggupan. Terlebih, bisa dimungkinkan jika per tahun menyisihkan anggaran APBD dua kali, penetapan dan perubahan.
Pada perubahan APBD tahun anggaran 2022, sudah disetujui Rp 10 miliar. Sementara hingga 2024, harus sudah menyentuh angka Rp 70 miliar-Rp 75 miliar. Sesuai dana cadangan yang disepakati. Bantuan APBN memang sangat diandalkan untuk menyukseskan proses pembangunan perkantoran baru. “Sehingga butuh dukungan dari pemerintah provinsi. Pak wali kota juga sudah nembung untuk proses perpindahan tersebut dan Bu Sri Mulyani menanggapi dengan memakai dana APBN,” bebernya.
Dia mengatakan, dengan tenggat waktu yang diberikan, yakni 5,5 tahun mau tidak mau, harus tetap dipatuhi. Sedangkan terkait dengan gedung Wiworo Wiji Pinilih yang akan difungsikan sebagai command centre, Budi mengatakan, pemkot harus melakukan penataannya dengan jelas. Terlebih, fungsi command centre ini untuk memantau seluruh sudut Kota Magelang.
Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz optimistis, pada akhir 2024 proses hibah tanah maupun bangunan dengan Akademi TNI dan Kemenkeu dapat terselesaikan. Prosesnya akan terus berjalan. Hal itu sesuai dengan rencana yang tertuang dalam nota kesepahaman. “Kita harus betul-betul mengikuti dan patuh dengan apa yang kita kerjakan,” ujarnya.
Terkait dengan dana cadangan, pemkot memang sudah menyiapkan. Sebanyak Rp 75 miliar. Sisanya akan meminta bantuan kepada pemerintah pusat maupun provinsi. Dia melanjutkan, nominal bantuan belum bisa ditentukan karena proses pembangunan belum berjalan. Yang terpenting, dalam waktu 5,5 tahun sudah diserahkan semuanya. (aya/pra)
