Neutron Yogyakarta

Pakai APBD Saja Khawatir Ganggu Kebutuhan Lain

Pakai APBD Saja Khawatir Ganggu Kebutuhan Lain

MAGELANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang Budi Prayitno  meminta jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang untuk segera membentuk tim khusus. Tujuannya agar memudahkan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak yang berwenang. Terutama mengurus kepindahan ke Kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (BPPK) Kemenkeu di kawasan Alun-alun Kota Magelang.

Dia menyebut, adanya tim khusus ini akan sangat berguna terhadap proses-proses yang akan dilakukan hingga selesai. Sehingga Budi berharap agar segera membentuk tim khusus percepatan pembangunan. Supaya tidak amburadul dan saling melempar tugas.

Budi menilai, keberadaan tim ini akan semakin memfokuskan pada pembangunan. Koordinasi dengan beberapa pihak juga jelas. “Ini (kantor pemkot, red) mau pindah kapan dan dihibahkan ke TNI kapan. Terus kita ke sana (calon kantor baru, red) mau nempati kapan, urusannya dengan Kemenkeu,” sebutnya usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Magelang, Jumat (16/9).

Dana untuk pembangunan kantor Pemkot Magelang memang tidak cukup jika hanya mengandalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja. Lantaran jika semua memangkas anggaran tersebut, dikhawatirkan bakal mengurangi kebutuhan lain. Per tahun pun, pemkot ditargetkan untuk menyisihkan anggaran, mulai dari delapan hingga lima belas persen. Tergantung kesanggupan. Terlebih, bisa dimungkinkan jika per tahun menyisihkan anggaran APBD dua kali, penetapan dan perubahan.

Pada perubahan APBD tahun anggaran 2022, sudah disetujui Rp 10 miliar. Sementara hingga 2024, harus sudah menyentuh angka Rp 70 miliar-Rp 75 miliar. Sesuai dana cadangan yang disepakati. Bantuan APBN memang sangat diandalkan untuk menyukseskan proses pembangunan perkantoran baru. “Sehingga butuh dukungan dari pemerintah provinsi. Pak wali kota juga sudah nembung untuk proses perpindahan tersebut dan Bu Sri Mulyani menanggapi dengan memakai dana APBN,” bebernya.

Dia mengatakan, dengan tenggat waktu yang diberikan, yakni 5,5 tahun mau tidak mau, harus tetap dipatuhi. Sedangkan terkait dengan gedung Wiworo Wiji Pinilih yang akan difungsikan sebagai command centre, Budi mengatakan, pemkot harus melakukan penataannya dengan jelas. Terlebih, fungsi command centre ini untuk memantau seluruh sudut Kota Magelang.

Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz optimistis, pada akhir 2024 proses hibah tanah maupun bangunan dengan Akademi TNI dan Kemenkeu dapat terselesaikan. Prosesnya akan terus berjalan. Hal itu sesuai dengan rencana yang tertuang dalam nota kesepahaman. “Kita harus betul-betul mengikuti dan patuh dengan apa yang kita kerjakan,” ujarnya.

Terkait dengan dana cadangan, pemkot memang sudah menyiapkan. Sebanyak Rp 75 miliar. Sisanya akan meminta bantuan kepada pemerintah pusat maupun provinsi. Dia melanjutkan, nominal bantuan  belum bisa ditentukan karena proses pembangunan belum berjalan. Yang terpenting, dalam waktu 5,5 tahun sudah diserahkan semuanya. (aya/pra)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)

Exit mobile version