Neutron Yogyakarta

Harus Bisa menjadi Subjek Pembangunan dan Sejahterakan Masyarakat

Harus Bisa menjadi Subjek Pembangunan dan Sejahterakan Masyarakat

MUNGKID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang terus mendorong agar masyarakat ikut memberdayakan desa wisata. Telebih, Kabupaten Magelang kerap menjadi jujugan wisatawan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto menyebut, daerah ini memang dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan. Masyarakat dapat memanfaatkannya untuk mengembangkan pariwisata melalui potensi alamnya. Potensi wisata di desa  dapat dikelola melalui pendekatan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan secara terpadu. Hal itu sangat dimungkinkan dapat memberi nilai tambah.Tidak hanya dari aspek ekologis, edukatif, dan sosial budaya, tapi juga rekreatif serta ekonomis. “Tujuannya dapat bermanfaat bagi kesejahteraan warga, sekaligus meminimalisasi kemiskinan,” katanya, kemKamisarin (13/10).

Dia menambahkan, pemkab melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga terus mendorong pemberdayaan desa wisata. Terutama dengan pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal. Dengan begitu, akan terpelihara pelestarian nilai-nilai budaya maupun kearifan lokal.

Adi menjelaskan, desa wisata yang baik mampu mengembangkan peluang yang dimiliki. Untuk itu, pariwisata berbasis kawasan diharapkan mampu menghadapi transformasi yang berkembang saat ini. “Serta dapat menjaga keberlanjutan desa, baik secara lingkungan, budaya, dan ekonomi,” harapnya.

Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga, Kemenko PMK Didik Suhardi mengatakan, persentase para pengusaha di Indonesia semakin meningkat. Kendati demikian, negara masih membutuhkan para pengusaha baru. “Dan itu yang kami harapkan dari desa,” ungkap Didik.

Menurutnya, pengembangan literasi di desa sangatlah penting. Mengingat masih banyak potensi yang masih belum dioptimalkan selama ini. Saat ini, desa seharusnya tidak lagi memposisikan diri sebagai objek, melainkan subjek dari pembangunan.

Dia berharap, pemkab terus mendorong pemajuan desa. Nantinya, kontributor pembangunan ini bukan hanya perusahaan-perusahaan besar, tapi para pengusaha baru atau muda dari pedesaan. (aya/din)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)

Exit mobile version