MAGELANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang melalui bappeda tengah menyusun inovasi Si Teras Kota atau Sitem Informasi Terpadu Kesejahteraan Masyarakat Kota. Yang digunakan untuk menguatkan integrasi data dan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan. Harapannya, sistem tersebut dapat memberi kebutuhan informasi dan data yang faktual, aktual, berkualitas, dan berkelanjutan.
Kepala Bappeda Kota Magelang Handini Rahayu mengatakan, berdasarkan amanat nasional, pemerintah daerah diminta untuk membangun satu data daerah yang nantinya menjadi satu data Indonesia. Sehingga diperlukan adanya kolaborasi antarlembaga. Yakni Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data, bappeda sebagai koordinator data, dan diskominsta sebagai wali data.
Dia mengatakan, kolaborasi tersebut tidak hanya akan menyediakan data dalam portal satu data Kota Magelang saja. Namun, bakal lebih dikuatkan untuk integrasi data, khususnya kepentingan perencanaan pembangunan Kota Magelang. Untuk itu, bappeda menginisiasi inovasi Si Teras Kota. Pelaksanaannya, kata dia, bakal melibatkan masyarakat. “Agar mereka mendapat pemahaman dan melek terhadap data,” jelasnya usai penandatanganan MoU di ruang rapat Wali Kota Magelang, Rabu (26/10).
Dengan keterlibatan masyarakat ini, harapannya tidak hanya memperoleh data mati saja. Melainkan, ketersediaan data yang selalu diperbarui dan terjaga dengan baik. “Biasanya, data yang diperoleh dari survei, tidak tahu periodiknya. Tapi, dengan melibatkan masyarakat, kami akan selalu buat update yang real time. Dalam tiga bulan atau satu semester,” bebernya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Magelang Sri Herawati mengaku, selalu mendukung terkait kebutuhan data dari perencanaan maupun evaluasi pembangunan Kota Magelang. Realisasinya, lanjut dia, BPS selaku pembina data akan mengidentifikasi dan mengevaluasi data-data apa saja yang dibutuhkan setiap OPD.
Selama ini, data yang dibutuhkan setiap OPD berbeda-beda, tergantung kebutuhan untuk perencanaan pembangunan Kota Magelang. “Contohnya seperti program pengentasan kemiskinan. Apa saja program yang bisa dilakukan oleh OPD dan itulah kami masuk ke dalamnya, memberikan masukan dan saran,” jelasnya.
Dia menyebut, ada 171 petugas yang diterjunkan untuk mendata sosial ekonomi masyarakat Kota Magelang. Sebelum resmi menjadi petugas, mereka telah melewati beberapa tahap dan mengikuti pelatihan. Biasanya, petugas tersebut merupakan penduduk setempat dan dikenal oleh masyarakat. Mereka akan mendata kurang lebih 37 ribu keluarga. Satu petugas bisa mendata 200-250 keluarga.
Kendati demikian, para petugas kerap menemui kendala. Di antaranya, responden tidak berada di rumah saat pagi hari. Petugas harus jeli untuk memilih waktu yang tepat saat mendatangi responden. “Kalau misalnya mereka bisa ditemui saat malam hari, kami terpaksa mendatanginya malam hari. Karena memang harus kami data, tidak bisa dilewatkan begitu saja,” ujar Sri.
Pendataan ini, kata dia, tidak hanya diperuntukkan penduduk asli Kota Magelang saja. Tapi juga para pendatang. Seperti taruna, narapidana, penghuni rumah sakit jiwa, panti jompo, tunawisma, maupun mahasiswa atau pekerja dari luar daerah yang berdomisili di Kota Magelang minimal satu tahun. Untuk pendataan tunawisma, dilakukan saat malam Regsosek atau pada Sabtu (29/10) mendatang, mulai pukul 22.00 dengan menelusuri seluruh sudut Kota Magelang. (aya/bah)
