Neutron Yogyakarta
Juga Deklarasikan Ketahanan Adat di Candi Borobudur

265 Kerajaan Pamerkan Atraksi Budaya

265 Kerajaan Pamerkan Atraksi Budaya

MUNGKID – Karnaval budaya dalam rangkaian Festival Adat Budaya Nusantara II di kawasan Candi Borobudur, berlangsung meriah, Sabtu (10/12). Sebanyak 265 pimpinan kerajaan dan lembaga adat se-Nusantara hadir memamerkan atraksi budaya. Mereka mengenakan pakaian kebesarannya masing-masing.

Pawai budaya ini dimulai dari Tourist Information Centre (TIC) dan finish di Lapangan Kujon, Borobudur. Diawali oleh barisan keprajuritan atau bregada, disusul berbagai penampilan adat, budaya, dan kesenian dari berbagai daerah. Masyarakat pun berduyun-duyun memadati sepanjang rute yang dilalui.

Sebelumnya pada Jumat malam (9/12), para raja, sultan, serta pimpinan lembaga adat melakukan deklarasi ketahanan adat dan budaya nasional. Setelah itu, acara dimeriahkan dengan pagelaran pelestarian budaya bangsa. Seperti penampilan drama kolosal yang melibatkan sejumlah kesenian dari berbagai daerah di tanah air.

Ketua Umum Masyarakat Adat Nusantara (Matra) Andi Bau Malik Barammamase mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan ini memang terbuka untuk masyarakat. “Termasuk juga kita memberi kesempatan berjualan bagi UMKM yang ada di Jateng agar dinikmati masyarakat Jateng,” bebernya usai pawai.

Dia mengutarakan, urgensi kegiatan ini yakni bagaimana pemerintah dapat melihat dan bekerja sama dengan raja-raja atau sultan yang ada di Nusantara. Khususnya untuk melestarikan adat dan budaya yang telah ada sejak zaman nenek moyang.

Selama ini, dia menilai masyarakat banyak yang kurang memahami dan kurang mencintai kebaya. Dengan adanya festival adat budaya Nusantara ini, harapannya bisa membuat mereka melek dan melestarikan kembali apa yang sudah ada.

Terlebih, lanjut dia, adat dan budaya Nusantara sudah hampir ditinggal oleh masyarakat. “Oleh karena itu, kita pelan-pelan melakukan festival untuk memperlihatkan bahwa di Nusantara ini budaya kita masih tetap bertahan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Matra KGPAA Mangku Alam II menyebut, perhelatan itu sebenarnya tidak dilaksanakan pada tahun ini. Namun, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyampaikan niatnya dan berkeinginan agar bisa terlaksana tahun ini. Tujuannya, para raja dan sultan bisa berkumpul dan membuat sebuah deklarasi di Jawa Tengah.

Pada Jumat malam (9/12), mereka telah membuat sebuah deklarasi. Yang menyebut semua raja dan sultan memiliki komitmen untuk menjaga ketahanan adat dan budaya nasional. “Jumat malam sudah ada pertunjukan. Sabtu pagi ada karnaval, malamnya ada wayang. Pada Minggu, kami tutup dengan wisata ke Dieng,” jelasnya.

Dia menyebut, kegiatan ini sekaligus memecahkan rekor. Lantaran selama ini belum pernah ada sebuah festival yang mengumpulkan para raja dan sultan sebanyak 265 kerajaan dan lembaga adat. Mengingat sebelumnya, hanya ada 97 kerajaan yang berpartisipasi di Bali, beberapa bulan lalu.

Tidak hanya kerajaan dari Nusantara, ada juga para raja dan sultan dari Thailand, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Jepang yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. “Tahun 2023 akan dilaksanakan di Sumatera Barat karena relatif aman (dari isu Pilpres). Sedangkan 2024, tidak kami adakan karena pesta demokrasi,” papar KGPAA Mangku Alam II.

Gubernur Ganjar Pranowo turut hadir dan disambut para raja dan sultan. Dia mengatakan, inilah kekayaan Indonesia yang mesti dijaga dan dikembangkan. Dia mengaku terkesan dan terharu lantaran rangkaian kegiatan Festival Adat Budaya Nusantara II berlangsung meriah.

Menurutnya, acara itu sangat menarik karena melibatkan masyarakat secara langsung. Secara tidak langsung, kegiatan ini menjadi ajang pengenalan berbagai seni dan budaya yang ada di Nusantara. “Ternyata menarik, banyak anak-anak dan masyarakat bisa melihat dan peserta bisa menunjukkan budayanya. Partisipasinya juga bagus,” akunya.

Ganjar berpesan, mereka tetap bisa menjaga dan mengembangkan seni budaya yang ada. Yang mana dapat meneguhkan bahwa Indonesia kaya akan budaya. “Dan jangan lupa dicatat dan didaftarkan agar tidak diklaim orang lain,” tandasnya. (aya/laz)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)