RADAR MAGELANG – Rapat konsolidasi Partai Gerindra Kebumen berlangsung panas. Ketegangan terjadi buntut adanya dualisme kepemimpinan antara kubu Agung Prabowo dengan kubu Solatun. Bahkan di sela kegiatan kedua kubu terlihat nyaris adu jotos.
Diketahui, kisruh ini muncul pasca terbitnya surat keputusan (SK) kepengurusan baru dari DPP. Puncak kemarahan itu dipicu lantaran kepengurusan lama tidak dilibatkan dalam agenda rekonsiliasi dan konsolidasi. “Kita sama kedudukannya. Kenapa tidak boleh masuk,” kata perwakilan massa di depan ruang rapat, Jumat (7/4).
Suasana memanas ketika pengurus dari kubu Agung Prabowo tak diperkenankan masuk ruangan. Pertemuan itu juga diwarnai aksi adu dorong antar kedua belah pihak. Kubu Agung Prabowo juga terlihat membentangkan spanduk berisi petisi tuntutan. Adapun inti petisi berupa permintaan adanya penangguhan sekaligus penolakan adanya SK baru.
Rapat konsolidasi yang digelar DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu juga mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian. “Enak aja asal ganti kepengurusan. Emang partai punya nenek moyang lu. Jangan ragukan loyalitas kami,” saut salah satu kader lain.
Sekadar informasi, Agung Prabowo merupakan Wakil Ketua DPRD Kebumen. Dia pemegang SK kepengurusan lama DPC Gerindra Kebumen. Sementara Solatun kini ditunjuk DPP Gerindra menggantikan posisi Agung Prabowo. Solatun merupakan legislator yang kini duduk di Komisi C DPRD Kebumen.
Perwakilan Pengurus DPC Gerindra lama, Bangun menyampaikan keprihatinan atas polemik internal yang muncul. Menurutnya kondisi ini bakal berdampak buruk terhadap perolehan suara Partai Gerindra pada Pemilu 2024 manakala kisruh tersebut tak berkesudahan. Artinya Partai Gerindra yang bakal dirugikan. “Apabila hal ini dibiarkan dan berlanjut suara Gerindra bukan naik, malah terjun bebas,” ujarnya.
Sejauh ini, kata Bangun, kepengurusan lama sudah berjibaku menyiapkan mesin partai untuk menghadapi konstestasi politik. Dia pun menyayangkan upaya tersebut dipotong ditengah jalan.
Bangun mengungkapkan, pergantian kepengurusan jelang Pemilu adalah sebuah tantangan. Rotasi pucuk pimpinan partai ini dinilai bisa menjadi batu sandungan lantaran kurang adanya kesiapan. “Bisa dikatakan tahapan sudah 50 persen. Bacaleg potensial sudah disiapkan. Kemudian muncul kepengurusan baru,” bebernya.
Sementata itu, Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sriyanto Saputro mengatakan, secara AD/ART legalitas kepengurusan baru dinyatakan sah. Pihaknya juga tidak bisa mengintervensi keputusan karena semua kewenangan berada di DPP. “Partai kita sejak berdiri sampai hari ini di tidak ada namanya kongres, adanya kongres luar biasa. Kaitan pergantian kepengurusan itu kebijakan final ada di DPP,” ungkapnya.
Terkait polemik yang muncul di kalangan internal DPC Gerindra Kebumen, pihaknya akan menampung seluruh aspirasi maupun masukan dari para kader. Dari aspirasi itu, kata Sriyanto, bakal menjadi bahan evaluasi segenap jajaran pengurus. Bahwa keputusan tertinggi di DPP. “Kami di DPD dan DPP tidak alergi kritik dan masukan, tapi tentu dengan proporsional dan profesional,” ucapnya. (fid/pra/sat)
