Neutron Yogyakarta

Kader Demokrat Minta Perlindungan Hukum

Kader Demokrat Minta Perlindungan Hukum
KOMPAK : Ketua DPC Partai Demokrat Kebumen Krismawati didampingi pengurus menyampaikan surat permohonan perlindungan kepada PN Kebumen.(DPC PARTAI DEMOKRAT KEBUMEN untuk radar kebumen)

RADAR MAGELANG – Sejumlah kader Partai Demokrat mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Kebumen. Kedatangan mereka untuk meminta perlindungan hukum atas kemelut yang kini menimpa kepengurusan Partai Demokrat pusat.

Kedatangan puluhan kader Demokrat tersebut dipimpin langsung Ketua DPC Demokrat, Krismawati didampingi sejumlah pengurus. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk reaksi dari upaya peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko atas vonis kasasi terkait AD/ART Partai Demokrat.

Krismawati mengatakan, langkah ini merupakan buntut upaya kubu Moeldoko yang disinyalir bakal mengkudeta pucuk pimpinan Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Atas polemik itu pihaknya menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum terhadap pengurus partai ke PN Kebumen. “Perintah pimpinan pusat untuk menindaklanjuti upaya hukum dari Moeldoko dalam upaya merebut kekuasaan partai demokrat,” jelasnya, Rabu (5/4).

Krismawati menyampaikan, respon itu disampaikan atas perintah langsung AHY. Dia juga meminta agar Mahkamah Agung menolak upaya PK dari kubu Moeldoko. “Kami DPC Partai Demokrat Kabupaten Kebumen tetap setia dibawah pimpinan Mas AHY,” sambungnya.

Secara rinci dia menjelaskan bahwa upaya kudeta berawal dari pengajuan PK kubu Moeldoko pada 3 Maret 2023. Pihak Moeldoko berdalih memiliki empat bukti baru atau novum sebagai bahan pengajuan PK. Padahal, kata Krismawati, bukti tersebut sudah pernah diajukan kubu Moeldoko pada persidangan PTUN sebelumnya.

Proses hukum itu sampai putusan hingga tingkat kasasi pun ditolak MA melalui putusan nomor 487K/TUN 2022 pada 29 September 2022. “Kami optimis menang. Sudah disampaikan Mas AHY dalam pidato, tidak ada satu celah bagi siapapun untuk memperkarakan dari aturan hukum. Tapi kita tetap menghargai proses hukum,” bebernya.

Sementara itu, Sekeretaris DPC Demokrat Kebumen Sodiman menegaskan persoalan ini tidak berpengaruh atas kerja partai menyambut kontestasi Pemilu 2024. Justru, kata dia, munculnya polemik ini menambah soliditas serta menjadi bahan pemantik semangat kader partai. “Diterpa seperti ini kami jadi lebih kuat. Kami akan tetap fokus menyiapkan motor partai,” tuturnya. (fid/pra/sat)

Lainnya

Exit mobile version