RADAR MAGELANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang bakal memaksimalkan penggunaan digitalisasi keuangan melalui kanal Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Pemanfaatannya dapat diadopsi sepenuhnya pada 2023 untuk meningkatkan keamanan sekaligus mengurangi risiko kejahatan dalam perdagangan.
Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz mengungkapkan, kotanya sudah mengarah menjadi smart city untuk menjawab tantangan digitalisasi. Pemkot pun telah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) agar mampu mengadopsi pola pikir digital. “Targetnya kalau bisa 2023 sudah semuanya (pakai QRIS, Red). Saya perintahkan kepada BPKAD untuk semuanya bisa memakai QRIS,” ujarnya di Ruang Adipura kemarin (8/5).
Penggunaan QRIS ini sudah dipelopori oleh para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Magelang. Hal itu dibuktikan dengan beberapa pembayaran yang mengarah pada digitalisasi. Seperti pembayaran di kantin, fotokopi, hingga angsuran. Untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) nantinya akan diarahkan menggunakan QRIS.
Aziz menekankan, aspek sosialisasi dan edukasi diutamakan untuk membiasakan masyarakat menggunakan sistem pembayaran nontunai melalui kanal QRIS. Khususnya pada pajak dan retribusi daerah yang diinisiasi oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “Dengan transaksi digital, hal-hal yang tidak diinginkan dapat diperkecil. Transaksinya pun semakin tepat dan akurat,” urainya.
Sekretaris Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Magelang Susilowati mengatakan, pihaknya bersepakat untuk mencapai target pajak dan retribusi daerah dengan perluasan kanal pembayaran nontunai terutama QRIS. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian keuangan pemerintah daerah agar tidak bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah pusat.
Selain itu, OPD penghasil juga bersepakat untuk sepenuhnya mengimplementasikan penerimaan secara digital langsung dari wajib pajak dan retribusi. “Ini bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel untuk meraih Championship TP2DD 2023,” bebernya.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Junanto Herdiawan menekankan, digitalisasi menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia. TP2DD berperan untuk mengakselerasi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) terutama penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Hal tersebut diperlukan sebagai salah satu hal penting untuk menjamin peningkatan konsumsi pemerintah yaitu keberlangsungan Penerimaan Asli Daerah (PAD). Junanto menyebut, TP2DD Kota Magelang mengalami peningkatan IETPD sebesar 97,8 persen dan menduduki posisi kedua tertinggi di Jawa Tengah. Lantaran didukung oleh penyediaan kanal dan infrastruktur pembayaran digital yang lengkap.
Menurutnya, digitalisasi dapat terus ditingkatkan dengan optimalisasi realisasi penerimaan daerah melalui kanal QRIS dan peningkatan kapabilitas SDM teknis TP2DD. Dia berharap, pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi untuk melakukan sosialisasi terharap UMKM serta koperasi yang belum menggunkan QRIS. “Kami akan tingkatkan penggunakan QRIS tahun ini,” tandasnya. (aya/eno/sat)
