RADAR MAGELANG – Sebanyak 50 relawan atau potensi SAR (safety and rescue) tampak antusias mengikuti pelatihan pertolongan pertama medis di TEA Tanjung, Muntilan selama beberapa hari. Mereka dibekali keterampilan dan pengetahuan untuk tanggap dalam menangani adanya kedaruratan di wilayah masing-masing. Sehingga kehadirannya dapat membantu basarnas dan bisa menyelamatkan nyawa seseorang dengan cepat.
Direktur Sistem Komunikasi (Dirsiskom) Basarnas Brigjen TNI Widjang Pranjoto mengatakan, sejauh ini, basarnas masih kewalahan dalam menangani kedaruratan karena terbatasanya anggota. Idealnya, jumlah anggota SAR di Indonesia mencapai lebih dari 10 ribu personel. Nyatanya, jumlah itu tidak bisa terpenuhi karena hanya memiliki kurang lebih empat ribu personel saja.
Untuk itu, dalam menjalankan tugas kedaruratan, perlu mendapat bantuan dari stakeholder yang ada. Baik relawan maupun organisasi perangkat daerah (OPD) setempat. Keberadaan potensi SAR ini, kata dia, sewaktu-waktu dapat dibutuhkan apabila ada kejadian yang bersifat darurat. Sehingga pelatihan ini akan menambah kemampuan potensi SAR dalam menyelamatkan nyawa seseorang.
Dia menyebut, ketika ada kegawatdaruratan dan menunggu tim SAR turun ke lapangan, dikhawatirkan bakal semakin memburuk. Apalagi jika kejadian tersebut jauh dari kantor SAR. “Ada golden time untuk mengevakuasi korban. Misalnya, kalau ada orang masuk air (tenggelam), paling lama tiga menit korban harus bisa diselamatkan,” jelas Widjang, Selasa (6/6).
Widjang menuturkan, keberadaan potensi SAR di setiap daerah memang sangat dibutuhkan untuk menangani kegawatdaruratan. Untuk itu, basarnas perlu membentuk sumber daya manusia agar memiliki kompetensi dalam pencarian dan pertolongan pertama. Dengan begitu, dapat meminimalisir tingkat kematian dalam kejadian tersebut.
Dia menambahkan, selama ini yang menjadi kendala adalah medan dan setiap daerah memiliki medan yang berbeda. Namin meski kekurangan personel, lanjut dia, beberapa kendala bisa ditangani dengan baik. Lantaran ada sinergitas antara potensi SAR, pemerintah daerah, hingga aparat kepolisian maupun TNI untuk melaksanakan tugas kemanusiaan.
Untuk rekrutmen personel basarnas, memang tidak serta merta dilakukan. Karena hal itu mengacu pada rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Ketika dibutuhkan, basarnas akan mengajukan alokasi penambahan personel. Namun, penambahan itu tergantung pada negara dalam menerima jumlah ASN.
Terkait dengan komunikasi, kata dia, sudah semakin mudah dengan bantuan peralatan teknologi seperti ponsel. Sehingga petugas SAR maupun warga setempat diminta untuk mandiri. Apalagi sekarang teknologi semakin maju. “Dari genggaman, sudah bisa menyebarkan informasi secara luas. Bisa melaksanakan koordinasi atau warga memberikan laporan kejadian,” terang Widjang. (aya/pra/sat)
