RADAR MAGELANG – Partai Gerindra akhirnya dapat menerima dana bantuan politik (banpol) dari pemerintah daerah. Banpol berupa dana hibah itu diberikan setelah konflik di tubuh Gerindra Kebumen dinyatakan selesai ditataran internal.
Kepala Badan Kesatuan Bangsan dan Politik (Bakesbangpol) Kebumen Widiatmoko menyampaikan, pihaknya telah menyerahkan banpol kepada DPC Partai Gerindra Kebumen secar utuh. Kebijakan itu diambil pasca kemelut dualisme kepemimpinan Gerindra di Kebumen menemui titik terang. “Ya. Sudah turun ke DPC Gerindra, setelah jelas dan ada rekomendasi baru dikasihkan,” katanya, Jumat (30/6).
Widiatmoko mengatakan, pengurus DPC Partai Gerindra Kebumen harus menanggung konsekuensi penundaan pencairan banpol. Manakala perseteruan internal tak kunjung terselesaikan. “Waduh, jumlahnya saya lupa. Pokoknya dihitung per suara waktu Pemilu sebelumnya. Sekitar Rp 200 juta ya,” ungkapnya.
Widiatmoko menyebut, secara keseluruhan anggaran banpol di Kebumen cair setiap tahun, yakni mencapai Rp 2 miliar. Anggaran belanja hibah tersebut diberikan untuk sembilan parpol pemilik kursi legislatif. Masing-masing PDI Perjuangan, PKB, Golkar, Gerindra, NasDem, PPP, Demokrat, PKS dan PAN.
Adapun banpol yang diterima Partai Gerindra diketahui sebesar Rp 281 juta. Dari sembilan parpol tersebut, Gerindra memperoleh banpol terbesar ketiga karena saat ini menduduki kursi pimpinan dewan.
Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Kebumen Solatun bersyukur dana banpol dapat kembali diakses. Menurutnya, jatah banpol tersebut sangat dinanti karena untuk mencukupi segala kebutuhan operasional parpol. Terlebih kini sudah memasuki tahapan Pemilu 2024. “(Banpol) sudah kami terima. Kembali lagi, semua untuk kebutuhan partai,” ucapnya.
Solatun menjelaskan, saat ini pengurus Gerindra Kebumen solid. Berbagai persiapan terus dilakukan untuk menyambut kontestasi politik 2024 mendatang. “Kami solid dan kompak. Caleg yang sudah terdaftar juga semangat,” terangnya.
Sekadar informasi, sengkarut kepengurusan sempat terjadi usai perombakan struktural DPC Gerindra Kebumen. Dualisme kepengurusan mencuat pasca keluar surat pergantian pucuk pimpinan yang mengisi jabatan ketua, sekretaris dan bendahara (KSB).
Di kepengurusan baru, Solatun dipercaya menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kebumen. Dia ditunjuk menggantikan sesama koleganya di DPRD Kebumen, yakni Agung Prabowo yang kini sebagai wakil ketua dewan.
Perombakan kepengurusan yang begitu cepat sontak mendapat penolakan para kader di tingkat kecamatan. Atas persoalan itu, para pengurus anak cabang (PAC) Partai Gerindra Kebumen akhirnya menentukan sikap. Mereka meminta agar Dewan Pengurus Pusat (DPP) menangguhkan SK kepengurusan baru. (fid/pra)
