RADAR MAGELANG – Bupati Kebumen Arif Sugiyanto berencana melibatkan kepala desa (kades) untuk memasarkan hasil budidaya udang berbasis kawasan (BUBK). Peran kades dinilai cukup strategis dalam mendukung potensi hasil perikanan di wilayah pesisir selatan Kebumen. “Nanti kades itu diberi ruang treading (jual-beli) udang. Jadi bukan gratis,” jelas Arif, Selasa (4/7/23).
Arif pun kini sedang intens menjalin komunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Komunikasi ini menyangkut pembahasan rumusan bentuk kerjasama yang bakal ditempuh. “Komunikasi saya dengan Pak Menteri diberikan slot untuk menjual udangnya. Kurang lebih satu kades, (dijatah) satu ton,” ungkapnya.
Menurutnya, keberadaan BUBK di Kecamatan Petanahan itu memiliki potensi pendapatan cukup besar. Pemerintah desa maupun masyarakat bisa merasakan dampak positif atas keberadaan BUBK. “Lokasi tambak diatas aset daerah. Bisa sampai Rp 7 miliar dari objek retribusi maupun pajak,” ujarnya.
BUBK di Kebumen merupakan proyek strategis yang dikelola langsung KKP. Proyek dengan anggaran APBN senilai Rp 175 miliar itu rencananya menjadi percontohan tambak udang nasional. Kawasan BUBK sendiri berisi 149 petak tambak. Dilengkapi infrastruktur pendukung seperti water intake, tandon, petak pemeliharaan dan IPAL.
Selain itu tersedia juga laboratorium, gudang pakan, gudang produksi, bangunan pasca panen, rumah genset hingga rumah jaga tambak. Semua tersaji lengkap dengan harapan adanya BUBK mampu menambal produksi udang nasional. Adapun target produksi udang nasional mencapai 2 juta ton pada 2024 mendatang.
Sementara itu, Bendahara Paguyuban Kades Reksa Praja Kebumen Imdadurokhman menyambut baik rencana kerja sama pemasaran udang dengan pihak pemerintah desa. Asalkan bentuk kerjasama jelas dan berkesinambungan. Intinya yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat desa. “Ketika prodak itu dijual potensi dan saling menguntungkan tidak masalah. Tinggal kerjasama mau bagaimana,” kata Imdad yang juga Kades Logede.
Menurutnya, lembaga desa yang paling tepat untuk membuka kerjasama adalah BUMDes. Sebab, lembaga ini tujuannya jelas, yakni memperkuat ketahanan ekonomi desa. Dia juga berharap adanya bentuk kerjasama tidak memiliki unsur paksaan. “Ketika tawaran itu menarik, pasti banyak menerima. Saya yakin Pak Bupati punya plan atau MoU terbaik dalam kerjasama,” terangnya. (fid/bah)
