RADAR MAGELANG – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menarget stunting di DIJ harus turun di angka 14 persen tahun depan. Dengan target itu, pemerintah daerah pun didorong agar menjalankan berbagai program yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.
Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN Muhammad Rizal Martua Damanik mengatakan, saat ini Indonesia telah mengalami tren penurunan prevalensi stunting yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Kendati demikian, angka stunting secara nasional masih di atas ambang batas standar World Health Organization (WHO). Sehingga Indonesia masih berkategori darurat stunting.
Menurut Rizal, isu stunting memang masih menjadi fokus permasalahan nasional yang diharapkan dapat segera tertangani dengan sinergitas lintassektor. Berdasar Studi Status Gizi Indonesia (SGSI) 2022 prevalensi stunting Indonesia berada pada angka 21,6 persen. Sementara khusus di DIJ angkanya 16,4 persen, dan pada 2024 mendatang harus tercapai 14 persen.
“Ini merupakan tugas bersama yang harus diselesaikan dengan program-program terencana dan serentak secara nasional,” ujar Rizal di sela peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2023 yang digelar di Bantul kemarin (10/7).
Dalam upaya tersebut, Rizal menyatakan, bahwa BKKBN telah mengemban amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Sehingga kemudian ditetapkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia tahun 2021-2024 (RAN PASTI).
Dalam program tersebut pemerintah wajib untuk menyediakan data keluarga berisiko stunting, lalu melakukan pendampingan keluarga berisiko stunting. Kemudian juga mendampingi semua calon pengantin dan melakukan surveilans keluarga berisiko stunting.
“Selain itu juga harus diprioritaskan audit kasus stunting,” tegas Rizal.
Dalam puncak Peringatan Harganas 2023 itu, Kabupaten Bantul diketahui juga meraih penghargaan Mandala Karya Kencana dari BKKBN. Penghargaan tersebut diraih atas komitmen pemerintah dalam bidang pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
Menurut Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, penghargaan itu berhasil diraih karena adanya gotong royong dari seluruh pihak. Baik pemerintah kabupaten, kalurahan, hingga tingkat padukuhan.
“Saya berharap capaian dan prestasi yang sudah diraih dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat Bantul,” ucap Halim. (inu/eno)
