RADAR MAGELANG – Tahun ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Purworejo usulkan 1.567 formasi PPPK ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepala BPKSDM Purworejo Fithri Edhie Nugroho menyebut, pihaknya mengajukan 708 tenaga pendidik guru, 776 tenaga kesehatan, dan 83 tenaga teknis strategis. Pada prinsipnya jumlah usulan tersebut melihat ploting anggaran yang disampaikan oleh Kementrian Keuangan melalui Kemendagri ke Kabupaten Purworejo. “Jumlahnya sekitar Rp 66 miliar,” katanya Selasa (11/7/23).
Dia menyebut, tenaga non ASN di Kabupaten Purworejo masih ada 3.742 orang. Namun, dari hasil pendataan di luar tiga jenis jabatan yaitu driver, petugas kebersihan, dan petugas keamanan ada 1.606 orang yang masuk database pendataan akhir Oktober 2022 lalu.
“Tahun ini honorer tenaga pendidikan THK 2 masih ada 260an lebih, kemudian nakes mungkin hampir mencapai angka 1000. Namun, nakes dari tahun ke tahun dapat fotmasinya kecil. Tahun kemarin 44 formasi dan yang terserap hanya 34,” jelas dia.
Sementara, terkait penghapusan non ASN atau tenaga honorer pihaknya masih menunggu kebijakan dari ousat. Mengingat, kebijakan kepegawaian adalah kebijakan pusat. Pihaknya, tahun ini juga sudah menanyakan langsung ke kemenpanRB dengan komisi I sebanyak tiga kali tetapi MenpanRB belum mengeluarkan kebijkan terkait hal itu.
“Harapan saya sebenarnya, kalau berakhir pada 31 Oktober berat efektif berlakukannya 1 November, maka KemenpanRB segera mengeluarkan regulasi apapun. Para non ADN akan di rekrut dengan pola apa atau mau diarahakan dengan kebijakan seperti apa. Mengingat, tenaga honorer menurut data BKN hampir 2,4 juta,” ungkap dia.
Selain itu, dia juga berharap kepada para non ASN untuk meningkatkan daya berkompetisinya. “Kemarin sudah banyak yang terserap di PPPK, walaupun jumlahnya dari 75 formasi teknis hanya terserap 54 orang,” tandas Fithri. (han/bah)
