RADAR MAGELANG – Komisi Yudisial (KY) meminta media massa untuk ikut serta dalam mengawasi kinerja hakim. Lantaran KY memiliki sejumlah keterbatasan. Khsusunya sumber daya manusia (SDM) yang berjumlah sekitar 300-an orang. Padahal, jumlah hakim yang diawasi mencapai angka 8.000-an di seluruh Indonesia.
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi pada KY Mukti Fajar Nur Dewata mendorong agar media massa bersikap kritis, utamanya di bidang hukum. Mengingat KY harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. “Sehingga apa yang kami lakukan harus diketahui oleh publik,” paparnya di Grand Keisha Hotel, Jogja, Jumat malam (4/8/23).
Menurutnya, sinergitas antara KY dan media massa merupakan bagian dari manifestasi demokrasi. Yang mana media menjadi pilar keempat untuk meningkatkan civil society. Dia pun mengakui, kondisi hukum dan sejumlah lembaga penegak hukum saat ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Namun, hukum, hakim, dan lembaga peradilannya harus dipercaya oleh masyarakat.
Baca Juga: Komisi Yudisial Dorong Media Masa Kritis dan Awasi Kinerja Hakim
Ketua KY Amzulian Rifai mengaku, tugas lembaganya untuk mengawasi peradilan di Indonesia dirasa cukup berat. Sehingga penguatan internal KY harus digencarkan karena terbatasnya SDM. “Sudahlah terbatas secara SDM, terbatas pula secara kewenangan,” lontarnya.
Dia menambahkan, KY saat ini tengah memperkuat peran advokasi terhadap hakim. Sebab KY tidak hanya bertugas mengawasi perilaku hakim, tetapi juga melindungi hakim. Bahkan, kata dia, ada beberapa hakim di Indonesia mendapat intimidasi dari sejumlah pihak.
Oleh sebab itu, Amzulian mendorong sinergitas media massa untuk membantu KY dalam mengatasi berbagai kelemahan yang ada. Tidak hanya media massa nasional, Amzulian juga meminta sinergitas dari media massa lokal. Lantaran saat ini, KY sudah memiliki 20 kantor penghubung yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Baca Juga: Sakit Hati Dipecat, Mat Hakim Curi Pikap Mantan Bosnya
Amzulian berharap media massa dapat membantu memperkuat kerja KY sebagai lembaga tinggi negara dalam mengawasi dan melindungi kinerja hakim di Indonesia. “Kalau teman media membantu kami, pada akhirnya berkontribusi kepada lembaga peradilan yang memang kondisinya saat ini perlu upaya ekstra keras untuk memperbaikinya,” ujarnya. (aya/din)
