RADAR MAGELANG – Warga di Desa Jabres, Kecamatan Sruweng merasa kerepotan akibat penutupan perlintasan sebidang rel kereta api. Mobilitas warga terganggu lantaran perlintasan tanpa palang pintu tersebut ditutup.
Hal ini terungkap ketika anggota DPRD Kebumen Solatun menggelar penjaringan aspirasi (reses), Selasa (8/8/23). Momentum reses dimanfaatkan warga untuk mengadu mengenai kondisi yang dirasakan. “Jalan kami ditutup, harusnya ada opsi. Apa dibuat jembatan layang atau apa gitu,” kata salah satu warga Masfuri, 46.
Masfuri mengatakan, penutupan perlintasan sebidang sudah delapan bulan terakhir. Selama itu, warga kehilangan akses jalan menuju ke berbagai fasilitas umum maupun tempat ibadah. “Mau kemana-mana susah. Jalan itu buat akses warga tiga desa, ada Jabres, Desa Aditirto sama Desa Kebulusan,” ungkapnya.
Baca Juga: Trailer Mogok, Tak Ada Korban Jiwa Kecelakaan KA Brantas Tabrak Trailer di Perlintasan Semarang
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa akses warga ditutup sudah ada kesepakatan antara instansi terkait, dalam hal ini PT KAI dengan pihak desa. Namun, kebijakan itu menurutnya tidak mewakili kepentingan masyarakat luas.
Dia meminta ada solusi, dengan mempertimbangkan kembali penutupan tersebut. “Sangat menyusahkan. Walaupun sudah ada persetujuan, barangkali bisa diatur lagi,” bebernya.
Pantauan di lokasi, terdapat portal pada sisi utara maupun sebaliknya. Portal tersebut dipasang melintang seperti pagar, menggunakan besi dengan cara di las permanen. Kemudian, berjarak sekitar 300 meter, tepat di Simpang Lima Kebulusan juga terdapat tanda penutup jalan.
Baca Juga: Perlintasan KA tanpa Pintu Telan Korban Lagi
Warga lain, Sutrisno, 47 mengungkapkan hal senada. Akibat penutupan itu dia terpaksa putar jalan sejauh dua kilometer. Hal ini berdampak juga terhadap perekonomian warga. “Sebelum itu ditutup, ya tinggal lewat aja. Sekarang jadi muter-muter gak karuan,” sambungnya.
Dia berharap, pemerintah maupun anggota dewan bisa mencari solusi, agar warga tak lagi kesulitan akibat adanya penutupan perlintasan sebidang. “Pak dewan pasti punya jejaring sampai pusat, mungkin bisa komunikasi lebih lanjut sama kementerian terkait,” ujarnya.
Sementara itu, Solatun yang juga anggota Komisi C DPRD Kebumen akan berupaya membuka ruang komunikasi dengan kementerian terkait. Yakni, membawa misi menyampaikan dan mencari jalan keluar atas persoalan tersebut. “Sebisa mungkin nanti kami bantu. Lewat pemerintah daerah dulu, kemudian ke kementerian,” ucapnya. (fid/bah)
