Neutron Yogyakarta

Usulkan Rp 4,5 Miliar untuk Tambah Layanan Perpustakaan

Usulkan Rp 4,5 Miliar untuk Tambah Layanan Perpustakaan
LAYANAN BACA: Akses layanan dan fasilitas perpustakaan umum Kota Magelang bakal ditambah. Disperpusip tengah menyusun proposal dengan anggaran Rp 4,5 miliar.Naila Nihayah/Radar Jogja

RADAR MAGELANG – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Kota Magelang bakal menambah akses layanan pada perpustakaan umum di wilayahnya. Saat ini, disperpusip tengah menyusun proposal permohonan bantuan biaya kepada Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI sekitar Rp 4,5 miliar.

Kepala Disperpusip Kota Magelang Nurwiyono Slamet Nugroho menuturkan, permohonan bantuan tersebut akan digunakan dalam rangka pengembangan perpustakaan. Seperti penambahan perlengkapan pada playground dan pemutakhiran teknologi di mini theater. Nantinya, akan disesuaikan dengan era sekarang.

Kemudian, untuk order activity yang berkaitan dengan literasi budaya. Seperti pojok literasi yang akan dilengkapi dengan alat permainan tradisional. “Anak-anak kecil jangan sampai menghilangkan budaya atau permainan tradisional, supaya tetap terpelihara,” ujarnya saat ditemui, Selasa (12/9/23).

Baca Juga: Perpustakaan Sekolah Didorong Sesuai Standar Nasional Perpustakaan

Selain itu, disperpusip nantinya akan menggandeng para pelaku UMKM agar bisa menjajakan produknya di perpustakaan umum. Adapun anggaran yang bakal diusulkan sebesar Rp 4,5 miliar yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK). Nurwiyono bakal menggeber penyusunan proposal dan ditargetkan selesai maksimal akhir Desember.

Dengan begitu, pada 2024 akan segera diajukan kepada Perpusnas RI. Penambahan layanan itu, kata dia, tidak termasuk pada pengadaan buku. Sebab, pengadaannya berasal dari dana Pemkot Magelang.

Selama ini, Disperpusip Kota Magelang terus melakukan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Hal itu seiring untuk mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kota Magelang.

Baca Juga: Dongeng Sarana Anak Dekat dengan Perpustakaan

Nurwiyono terus berupaya agar masyarakat dari berbagai kalangan menjadikan perpustakaan sebagai rumah kedua. “Orang berkunjung ke perpustakaan merupakan kebutuhan dan nyaman di dalamnya. Karena perpustakaan menjadi pelayanan publik, ya kami siap memberikan yang terbaik,” tegasnya.

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpusnas RI Adin Bondar menuturkan, pengembangan perpustakaan ini untuk mendukung fasilitas yang memadai, baik, dan modern. Perpusnas mempersilakan perpustakaan daerah jika hendak memperluas layanan.

Sejak 2019, pemerintah telah menggelontorkan bantuan untuk perpustakaan di tingkat provinsi maupun daerah. Baik untuk renovasi bangunan maupun perluasan akses layanan. Untuk renovasi bangunan dianggarkan Rp 2,5 miliar dan Rp 4,5 miliar untuk perluasan.

Baca Juga: Terapkan Smart Library , Perpustakaan Polbangtan Kementan Raih Akreditasi A

Hingga kini, Perpusnas sudah membantu sebanyak 165 perpustakaan di seluruh Indonesia. “Tapi, harus diusulkan dari pemerintah daerah. Dengan syarat, harus memberikan proposal. Kebutuhan Rp 4,5 miliar itu apa saja. Sehingga bisa kita approval,” jelas Adin.

Dia menyebut, sejauh ini, Perpusnas RI telah membantu ekspansi layanan perpustakaan. Baik melalui perpustakaan keliling hingga pojok baca digital. Terlebih, perpustakaan kini mulai bertransformasi di setiap desa, kelurahan, maupun ruang terbuka untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Dengan begitu, transformasi perpustakaan setiap daerah dapat memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat. Ke depan, Perpusnas bakal terus mlakukan sebuah inovasi. “Inilah yang kami siapkan bahwa literasi keluarga itu dimulai sejak pranikah. Sehingga mereka mendapat informasi yang bisa diakses everytime dan anywhere,” urainya.

Baca Juga: Komisi A DPRD DIJ Usulkan Jogjakarta Ada Museum dan Perpustakaan Bung Karno

Bahkan, mulai tahun ini, Perpusnas telah menunjuk 30 perpustakaan di Indonesia untuk menyediakan buku-buku, baik konvensional maupun digital soal edukasi pranikah, keluarga, dan orang tua. Perpusnas pun berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, serta Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk penyediaan buku tersebut. (aya/pra)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)

Exit mobile version