RADAR MAGELANG – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Mahfud MD mengisi kuliah umum di Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogja. Kuliah umum mengambil tajuk ‘Capaian Hukum dan Politik Dalam Sistem Demokrasi Indonesia’.
Dalam paparannya, Mahfud MD menyampaikan sistem demokrasi Indonesia yang esensinya berfokus pada pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga yang paling pokok posisi rakyat sebagai penentu dari sebuah negara.
“Sudah pasti demokrasi tidak sempurna, tidak ada sistem pemerintahan yang sempurna. Bahkan ada juga yang kritik sebaiknya Indonesia pada sistem khilafah saja karena dalam sistem demokrasi tidak baik,” ujarnya di University Club UGM, Jumat (6/10).”Lalu saya katakan demokrasi justru yang terbaik dari seluruh sistem yang pernah ada.”
Baca Juga: Viral! Mahasiswa UGM Drop Out Karena Jerawat, Seperti Apa Kisahnya…
Mahfud MD menilai dalam sistem khilafah pun juga ada kelemahan, korupsi juga merajalela. Hal ini sama saja dengan sistem demokrasi yang punya sisi baik dan buruknya masing-masing. Bahkan Plato pernah menyebut demokrasi tidak baik. Hal ini karena salah pilih. “Demokrasi dianggap tidak sempurna karena risiko salah pilih,” imbuhnya.
Menurutnya masyarakat yang tidak terdidik biasanya akan muncul ketidaktahuan lalu transaksional menggunakan uang dalam pemilihan. Termasuk banyak kebohongan melalui pidato-pidato dan narsisme. Kondisi ini sebetulnya sudah tidak baru lagi, sudah ada 2.500 tahun lalu sejak zaman Plato.”Tetapi sejelek apa pun demokrasi itu tetap dianggap yang terbaik karena di situ ada peran rakyat, ada check and balances, ada pergantian kekuasaan baik berkala maupun reguler sesuai dengan tuntutan masyarakatnya,” jelas mantan Ketua Parampara Praja DIJ itu.
Mahfud MD juga memaparkan tantangan demokrasi saat ini. Mulai dari politik berbiaya tinggi, kuatnya pengaruh kelompok kepentingan atau oligarki, politik identitas, tidak optimalnya penegakan hukum hingga praktik diskriminasi dan intoleransi.
Baca Juga: PT Saraswanti Indoland Development Tbk Mendukung Pendidikan, Menjadi Mitra Sekolah Vokasi UGM
Meski demokrasi dinilai paling baik karena menganut kebebasan dalam banyak hal. Namun harus dikontrol melalui hukum. Mahfud menegaskan kebebasan yang tidak dikontrol oleh hukum itu akan menjadi liar. “Hukum itu adalah pengimbang dari demokrasi, tidak boleh ada hukum tanpa nomokrasi. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, nomokrasi adalah kedaulatan hukum. Keduanya harus seimbang,” ujarnya.
Direktur Kemahasiswaan UGM Sindung Tjahyadi berharap acara bisa menjadi media pendidikan politik bagi semua pihak. Apalagi menjelang Pemilu 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi. “Kita perlu panduan, perlu bintang pengarah dan menjadukan berpolitik kita sesuai amanah pembukaan UUD 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa,” lanjutnya. (lan/pra)
