Neutron Yogyakarta

DPUPR Optimistis Proyek Jalan dan Jembatan di Purworejo Tepat Waktu

DPUPR Optimistis Proyek Jalan dan Jembatan di Purworejo Tepat Waktu
Proses perbaikan atau pembangunan jembatan sedayu di Desa Sedayu, Kecamatan Loano, Purworejo beberapa waktu lalu.JIHAN ARON VAHERA/RADAR JOGJA

RADAR MAGELANG – Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Purworejo optimistis sejumlah pembangunan atau perbaikan jalan dan jembatan di Kabupaten Purworejo rampung sesuai target. Yakni, pada Desember 2023 mendatang.

Kepala Dinas PUPR Purworejo Suranto menyebut, tahun ini Kabupaten Purworejo mengalokasikan dana dari APBD kabupaten sebesar Rp 12 Miliar dan bantuan keuangan (bankeu) dari provinsi Jateng Rp 16,7 Miliar. Bankeu provinsi dialokasikan untuk peningkatan empat ruas jalan dan satu jembatan. “Dana dari APBD kabupaten digunakan untuk peningkatan dan pemeliharaan secara berkala beberapa ruas jalan,” katanya, Selasa (10/9).

Suranto mengatakan, saat ini proyek-proyek tengah berjalan. Hingga September 2023 lalu secara keseluruhan sudah berjalan sekitar 58 persen. “Secara akumulasi kontrak kerjanya sampai pertengahan Desember. Insya Allah akan terselesaikan sesuai target,” ungkapnya.

Baca Juga: DPUPR Purworejo Optimistis Pembangunan Jalan dan Jembatan di Purworejo Tepat Waktu

Diungkapkan, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut sesuai dengan visi misi bupati yaitu infrastruktur yang handal. Yaitu, infrastruktur yang dapat mempermudah masyarakat dengan baik.

Dengan begitu, mobilitas atau arus lalu lintas masyarakat dapat lancar. Selain itu, diharapkan akan berdampak pada perekonomian yang lancar pula. “Karena, jalan dan jembatan merupakan bagian yang vital bagi masyarakat,” kata dia.

Adapun sejumlah jalan dan jembatan yang diperbaiki tersebut antara lain, Jembatan Sedayu di Desa Sedayu (Kecamatan Loano), peningkatan Jalan Kaliwader – Kalitapas (Kecamatan Bener), pemeliharaan berkala di wilayah perkotaan Purworejo yaitu di Jalan Urip Sumoharjo dan Jenderal Sudirman, peningkatan Jalan Seren – Winong (Kecamatan Gebang), dan sebagainya. (han/din)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)