RADAR MAGELANG – Pemkab Magelang bakal memperketat kegiatan-kegiatan pada masa kampanye pemilu 2024. Terutama kegiatan yang mengundang banyak massa. Hal itu untuk meminimalisir potensi terjadinya kerusuhan.
Bupati Magelang Zaenal Arifin menuturkan, pemilu 2024 ini memang dilakukan secara serentak. Untuk pemilihan presiden (pilpres), jika tidak terpenuhi satu putaran, maka akan dilakukan putaran kedua pada Juni atau Juli 2024. Sedangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) kemungkinan akan diselenggarakan pada November 2024.
Jeda waktu itu, kata dia, dapat memunculkan potensi kerawanan. Apalagi indeks kerawanan pemilu (IKP) di Kabupaten Magelang cenderung tinggi, yakni 54,25. “Ini (segala bentuk kerawanan) harus diwaspadai bersama,” bebernya di Taman Lumbini, kompleks Candi Borobudur, Kamis (19/10).
Baca Juga: Puluhan Siswa, Guru hingga Wali Siswa SMP di Magelang Jadi Sasaran Ekshibisionis
Dia menambahkan, pemkab akan duduk bersama dengan komisi pemilihan umum (KPU) dan badan pengawas pemilu (bawaslu) terkait upaya yang dilakukan ketika terjadinya kerawanan. Sehingga langkah yang diambil, tidak menghilangkan hak-hak demokrasi yang dimiliki oleh setiap partai politik (parpol) peserta pemilu.
Dalam situasi seperti itu, pemkab juga harus mengambil langkah strategis agar kerusuhan di Muntilan pada Minggu (15/10) lalu, tidak akan terjadi lagi di Kabupaten Magelang. “Jadi, kita terus akan merapatkan sistem mana yang terbaik tanpa harus melanggar regulasi yang ada,” bebernya.
Satu di antaranya dengan memperketat kegiatan-kegiatan yang mengundang massa lebih banyak. Sebab, Zaenal menilai, kegiatan seperti itu dapat memunculkan potensi adanya kerawanan saat kampanye. Pemkab juga berupaya agar pesta demokrasi pada 2024 mendatang tetap damai dan aman.
Zaenal pun meminta, semua elemen masyarakat Kabupaten Magelang untuk selalu waspada. Termasuk ikut berpartisipasi dalam menjaga pemilu yang aman dan damai agar berjalan dengan baik. Karena pemilu 2024 mendatang, akan melahirkan pemimpin baru yang meneruskan estafet kepemimpinan di Indonesia.
Kapolresta Magelang Kombes Pol Ruruh Wicaksono mengutarakan, jajaran kepolisian sudah memetakan daerah yang termasuk kategori rawan pemilu. Termasuk memberlakukan pola pengamanan pada lokasi tempat pemungutan suara (TPS). Yang dibagi menjadi tiga kategori, yakni sangat rawan, rawan, dan tidak rawan.
Nantinya, Ruruh bakal menempatkan beberapa personel polisi yang dibantu oleh TNI dan stakeholder lain sesuai dengan kategori tersebut. Untuk itu, pada operasi mantap brata (OMB) candi 2023-2024 ini melibatkan kurang lebih 800 personel gabungan. “Termasuk TNI yang menerjunkan satu babinsa di satu desa. Sedangkan linmas kurang lebih ada 8.600,” jelasnya. (aya/pra)
