RADAR MAGELANG – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bantah Kota Solo menjadi anak emas program pembangunan infrastruktur pemerintah pusat.
Dia menegaskan, pembangunan di daerah tersebut telah terencana. Merupakan program proyek nasional yang telah disiapkan Kabinet Indonesia Maju melalui Kementerian PUPR.
Pernyataan ini guna membantah isu yang beredar di masyarakat. Bahwa pembangunan di Solo karena faktor Gibran Rakabuming Raka sebagai anak Presiden Joko Widodo.
Terlebih lagi karena sosok Gibran tengah menjabat Wali Kota Solo.
“Ada beberapa, enggak kalau dianak emaskan enggak, banyak dimana-mana semua. Di NTT itu 7 bendungan, ada kawasan kota juga, di Bali juga banyak. Ya banyak sekali, jadi memang programnya, yang besar kan cuma yang bersama Menhub itu. Itu yang agak besar, lainnya cuma penataan kawasan,” jelasnya ditemui usai wisuda FKKMK UGM Jogjakarta, Selasa (25/10).
Baca Juga: Akan Kemana Kaderisasi Gibran Setelah di Deklarasi Menjadi Cawapres Prabowo?
Beberapa proyek yang didanai pemerintah pusat dan BUMN antara lain pembangunan rel layang Simpang Joglo, revitalisasi Taman Balekambang, revitalisasi Pasar Jongke dan revitalisasi Pasar Mebel Gilingan.
Lalu, proyek penataan Jalan Ngarsopuro-Gatot Subroto, renovasi Pura Mangkunegaran, revitalisasi Lokananta, revitalisasi Keraton Kasunanan.
Adapula pembangunan PLTSa Putri Compo, perbaikan Jembatan Jurug, pembangunan Viaduk Gilingan.
Baca Juga: Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Nepotisme, Gibran: Monggo, Silakan (Dilaporkan)
Selanjutnya pembangunan Rusun Putri Cempo, revitalisasi Pasar Legi, pembangunan ulang Rusunawa Semanggi hingga renovasi Stadion Manahan.
“Pasar di mana-mana, ada berapa puluh pasar di Indonesia ini. Jadi, kayak pasar di Lampung di Padang ada dua, di Maluku, di Klaten, di Jogja, kalau pasar memang program APBN, Pasar Batu itu lebih bagus daripada Pasar Legi. Trenggalek lebih bagus, malah jadi model untuk dipakai di mana-mana. Jadi kalau pasar enggak,” katanya.
Dia lalu memaparkan pembangunan Simpang Joglo. Urgensi dari pembangunan ini adalah mengurai kemacetan. Sehingga PUPR perlu melakukan penataan melalui pembangunan infrastruktur.
“Ini proyek dari Pusat, karena itu macet kan, daerah-daerah macet, yang mau dari Masjid MBZ itu kan macet di situ. Ada landasan semua. Kalau ada beberapa program di situ ya memang pas ada di situ, tapi tidak ada namanya karena prioritas. Ya, memang kebutuhan,” ujarnya. (Dwi/amd)
