RADAR MAGELANG – Beberapa waktu lalu, puluhan warga dari Dusun Krakitan, Glagahomobo, dan Ngaglik melakukan aksi damai. Karena kondisi jalan di desanya mengkhawatirkan setelah beberapa tahun dilalui truk pengangkut hasil tambang. Sejumlah warga pun bertandang ke kantor DPRD Kabupaten Magelang untuk menindaklanjuti hasil tuntutan.
Adapun tuntutannya yakni meminta pemerintah segera memulai proses perbaikan jalan tersebut. Lantaran kondisi kerusakan itu terbilang cukup parah sejauh satu kilometer. Kedua, terkait dengan penutupan akses jalan truk bermuatan pasir. Hingga kebijakan izin pertambangan dan menyediakan alternatif transportasi sementara selama perbaikan.
Warga Glagahombo Iwan Hermawan mengatakan, tuntutannya masih sama. Utamanya soal penutupan akses jalan truk tambang dan perbaikan jalan. Untuk perbaikan jalan, pemkab sudah menganggarkan Rp 3,4 miliar dan segera diperbaiki pada 2024 mendatang.
Baca Juga: Negosiasine Wis Rampung, Datangi DPRD Magelang, Warga Minta Kejelasan Soal Perbaikan Jalan Rusak
Untuk penutupan akses jalan, kata dia, masih harus melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait. “Jadi, kami meminta DPRD Kabupaten Magelang melakukan proses pengawasan itu. Karena itu (perbaikan jalan melibatkan, Red) lintas sektor,” bebernya di kantor DPRD Kabupaten Magelang Jumat (27/10/23).
Terlebih, masyarakat sudah sepakat untuk menolak truk yang mengangkut hasil tambang melewati jalan desanya. Karena jalan itu kondisinya benar-benar rusak dan membahayakan pengguna jalan lainnya.
Untuk menyiasati agar truk itu tidak melintas, masyarakat setempat meletakkan bebatuan di jalan. Meski begitu, masih ada beberapa truk yang bisa lewat karena aksesnya belum benar-benar ditutup. “Negosiasine wis rampung. Kalau dinegosiasi terus, nanti nggak rampung-rampung,” lontarnya.
Baca Juga: Pelajar Bawa Celurit Ditangkap Polres Magelang Kota
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Soeharno menuturkan, alokasi anggaran untuk perbaikan jalan di Desa Sucen itu sudah disediakan. Yaitu mencapai Rp 3,4 miliar. “Kebutuhannya Rp 10 miliar, kami dari badan anggaran akan mengusahakan meski tidak bisa terpenuhi seluruhnya,” bebernya.
Dia menambahkan, berkaitan dengan penutupan akses jalan itu, akan dikaji lebih mendalam. Tahap pengkajian secara menyeluruh harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal. Sebab, jalur tersebut juga termasuk jalur perekonomian.
Lantaran penutupan akses jalan itu urusannya dengan pemerintah daerah. “Kalau kami jawab, pasti ditutup (akses jalannya, Red) tidak bisa. Yang jelas, jalan diperbaiki,” tegasnya. (aya/eno)
