RADAR MAGELANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus segera dientaskan. Termasuk anak tidak sekolah (ATS). Sesuai data SIPBM per 28 Oktober 2023, dari 97 desa replikasi di Kabupaten Magelang, jumlah ATS mencapai 2.280 anak.
Kepala Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang M Taufiq Hidayat Yahya menuturkan, pada 2024, ada beberapa program prioritas yang dicanangkan pemkab. Satu di antaranya terkait penanganan masalah pendidikan dalam mempersiapkan 2045 menuju Indonesia Emas.
Menurutnya, persoalan pendidikan harus mendapat penanganan yang serius. Khususnya ATS dan anak berpotensi putus sekolah (APBS). Jumlahnya sekitar 2.280 anak yang terdiri dari 900 anak perempuan dan sisanya anak laki–laki. Mereka tersebar di 97 desa pada 21 kecamatan.
Baca Juga: KPU Kab Magelang Terima 17.628 Bilik Suara, Sebanyak 65 Personel Polresta Magelang Disiagakan
Masih tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Magelang ini, menjadi keprihatinan tersendiri. Sehingga penanganan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “Tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya,” ujarnya, Minggu (5/11/23).
Dengan begitu, perlu langkah inovatif dengan melibatkan kolaborasi pentahelix. Seperti melalui gerakan ‘Magelang Gumregah Bali Mlebu ning Sekolah’ atau sering disebut dengan ‘Magelang Gemregah Bungah’. Sehingga anak-anak usia sekolah mampu mengakses pendidikan dengan layak.
Taufik menyebut, satu strategi yang digunakan untuk penanganan ATS adalah pendataan. Barulah dilakukan penyusunan regulasi penanganan ATS, pengembalian ATS ke jenjang pendidikan formal maupun nonformal, serta monitoring dan evaluasi. Tujuannya untuk memastikan agar ATS tetap bersekolah.
Baca Juga: Tertunda Tiga Tahun, Swayamvara Tripitaka Gatha kembali dihelat di Kota Magelang
Hingga saat ini, baru ada 97 desa yang dilakukan pendataan. Kemudian pada 2024 mendatang, Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang bekerja sama dengan LPPM Universitas Diponegoro akan melakukan pendataan ATS di 30 desa. Sehingga dari total 367 desa di Kabupaten Magelang, masih ada 240 desa yang akan menjadi desa replikasi penanganan ATS.
Ada banyak faktor yang melatarbelakangi anak-ATS. Seperti faktor jarak, hingga biaya atau kurangnya kesadaran orang tua maupun anak terhadap pendidikan. Dia berharap, semua pihak dapat turun tangan menangani masalah pendidikan bagi ATS untuk kembali bersekolah.
Pemerintah desa setempat pun memiliki peran penting dalam penanganan ATS maupun ABPS. Termasuk melakukan pendataan anak-anak usia sekolah. “Penanganan ATS maupun ABPS menjadi penting, mengingat menghadapi 2045, generasi yang tidak berkualitas akan tertinggal dan berpotensi masuk dalam lingkaran kemiskinan,” jelas dia.
Baca Juga: Kemlu Siap Promosikan Produk Unggulan Kota Magelang ke Pasar Global
Ketua Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) Kabupaten Magelang Eko Triyono mengatakan, penanganan ATS dan ABPS di wilayahnya tidak mudah. Perlu dukungan semua pihak, terutama pemerintah dan stakeholder lainnya. “Kebersamaan ini penting, agar dapat menyasar di semua lini masyarakat, utamanya yang tinggal di pelosok pedesaan,” sebutnya.
KMPP pun berkomitmen untuk mengembalikan anak-anak agar mau bersekolah. Namun, harus dilakukan rekonfirmasi data ATS kepada orang tua. Pada 2024, KMPP menargetkan ada 1.000 ATS yang kembali bersekolah.
Kendati begitu, target tersebut memang tidak mudah. Sehingga dibutuhkan keseriusan dan ketelitian agar mereka yang putus sekolah bisa kembali bersekolah. “Baik ke lembaga pendidikan formal maupun nonformal,” ujar dia. (aya/din)
