RADAR MAGELANG – Kota Magelang menjadi satu daerah yang disoroti oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat provinsi maupun pusat. Sebab, berdasarkan indeks kerawanan pemilu (IKP) yang dirilis 2023 ini, Kota Magelang menduduki peringkat kedua paling rawan terjadi politik uang di Jawa Tengah, setelah Temanggung. Secara nasional, kerawanannya berada di peringkat 16.
Ketua Bawaslu Kota Magelang Maludin Taufiq mengutarakan, jelang kontestasi pemilu 2024 ini, dia memiliki tugas yang cukup berat. Mulai dari menurunkan IKP soal politik uang hingga netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang perlu diwaspadai. “Sehingga kami sering melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan dan kelurahan. Supaya meningkatkan literasi pemilih,” kata dia di kantornya, Kamis (16/11).
Upaya itu dilakukan agar bisa menurunkan kerawanan pemilu. Menurutnya, praktik politik uang sudah membudaya di kalangan masyarakat. Sehingga tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dia menyebut, nilai IKP yang berjumlah lebih dari 50 itu, didasarkan pada beberapa indikator. Satu di antaranya terkait dengan evaluasi pelaksanaan pemilu 2019 dan pilkada 2020 lalu.
Saat itu, Bawaslu Kota Magelang menerima ratusan laporan terkait praktik politik uang. Selain itu, tingkat kerawanan tersebut bisa saja berasal dari wawancara atau uji petik di lapangan dan informasi dari media. Baik media sosial maupun media lainnya. “Sehingga kesimpulannya, kita menjadi kota yang rawan terkait politik uang. Bukan (rawan) keamanannya,” terangnya.
Namun, penyebab terjadinya politik uang masih kompleks dan multidimensi. Dia menilai, penyebabnya berasal dari tingkat ekonomi hingga literasi pemilih yang cenderung minim. “Kalau soal ekonomi, saya kurang yakin. Tapi, untuk literasi pemilih, bisa jadi. Karena masih kurang dan memang harus ditingkatkan,” imbuhnya.
Taufiq mengutarakan, sosialisasi terkait dengan peningkatan literasi pemilih itu menjadi tugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang. Termasuk soal politik uang. Sebab, sosialisasi dan peningkatan literasi itu dinilai kurang masif. Sehingga masih ada celah peserta pemilu untuk membuka praktik politik uang. (aya/pra)
