RADAR MAGELANG – Untuk kali kedua, warga Dusun Curah Lor, Bligo, Ngluwar melayangkan aksi protes karena belum ada kepastian soal pelebaran jalan dusun. Dengan pemasangan spanduk di beberapa titik.
Sesuai perencanaan, pemerintah bakal membuat box pedestrian ke arah jalan masuk dusun yang terdampak pembangunan jalan tol Jogja-Bawen.
Hanya saja, warga meminta agar akses jalan itu dibuat box underpass atau sesuai dengan fungsi semula.
Sebab, box pedestrian yang rampung dibangun di Dusun Bakalan, dinilai kurang mengakomodasi warga. Termasuk kendaraan besar, seperti truk maupun mobil pemadam kebakaran.
Apalagi jalan itu merupakan jalan penghubung antar dusun sekaligus jalur usaha tani.
Meski sudah ada mediasi yang melibatkan beberapa pihak, tapi permintaan dari warga belum kunjung mendapat respons.
Bahkan, warga Dusun Curah Lor sudah melayangkan surat kepada Ombudsman DIJ terkait praktik maladministrasi.
Perwakilan warga Dusun Curah Lor Santi Puji Utami menegaskan, warga sebetulnya tidak menolak proyek pembangunan strategis nasional (PSN) tersebut. Hanya saja, warga menyayangkan keputusan pemerintah untuk membuat box pedestrian di dusunnya.
Sedari awal, warga meminta agar salah satu dari tiga akses jalan menuju Dusun Curah Lor, dibuat box underpass.
“Karena (sesuai rencana), ketiganya (akses jalur masuk dusun) mau dibuat box pedestrian. Kami mintanya, salah satu dari itu dibuat box underpass,” bebernya saat ditemui, Rabu (29/11).
Dia menyebut, dengan pembangunan box underpass, bisa mengembalikan fungsi dari jalan dusun tersebut.
Warga Dusun Curah Lor layangkan aksi protes meminta agar jalan penghubung antardusun sekitar diperlebar dan ditinggikan. (Naila Nihayah/Radar Jogja)
Mereka juga ingin menuntut haknya karena dusun yang dihuni sekitar 20 kepala keluarga (KK) itu dihimpit oleh mega proyek jalan tol Jogja-Bawen.
Jika dibuat box underpass, kata dia, kendaraan besar seperti truk besar maupun pemadam kebakaran.
Sementara dengan lebar 3 meter dan tinggi 3,5 meter box pedestrian itu dirasa kesulitan untuk kendaraan tersebut.
Alih-alih mendapatkan sosialisasi, warga justru mengetahuinya ketika pembangunan box pedestrian di Dusun Bakalan, selesai.
Sebelumnya, pada Senin (4/9) lalu, perwakilan warga Dusun Curah Lor menyambangi DPRD Kabupaten Magelang untuk menyampaikan beberapa aspirasinya. Saat itu juga, warga memasang spanduk di beberapa titik sebagai bentuk protes kepada pemerintah.
Hanya saja, spanduk itu tidak bertahan lama dan akhirnya diturunkan. Sebab perwakilan pihak proyek sepakat untuk menghentikan terlebih dahulu pembangunan box pedestrian di Dusun Bakalan hingga ada keputusan dari pemerintah.
Baca Juga: Sensasi Baru Eskrim Rasa Jangkrik Hadir Sebagai Kejutan Kuliner, Berani Coba?
Hingga sekarang, warga pun masih menunggu surat balasan dan keputusan tersebut.
Ternyata belum kunjung menemui titik terang.
“Kemarin hari Kamis (23/11) ada mediasi dari Jasa Marga mengundang perwakilan warga, pemdes, pemerintah kecamatan, polsek, koramil, Polresta Magelang, dan Kodim 0705/Magelang di kantor DPUPR Kabupaten Magelang,” paparnya.
Santi mengutarakan, belum ada keputusan yang signifikan dari mediasi tersebut. Utamanya terkait keberlanjutan tuntutan warga.
“Mau di-acc atau tidak, belum ada keputusan. Karena dari pihak proyek masih keukeuh dengan perencanaannya dan warga juga masih keukeuh dengan harapan kami (dibangun box underpass),” imbuhnya.
Saat itu, Camat Ngluwar meminta agar ada peninjauan lokasi di Dusun Curah Lor. Sehingga pemerintah juga mengetahui kondisi di lapangan. Namun, rencana peninjauan lokasi itu belum ditindaklanjuti.
Lantas, warga mengirim surat kepada Ombudsman DIJ pada Senin (27/11) soal praktik maladministrasi.
Baca Juga: Ingin Tetap Tampil Stylish di Musim Hujan? Gunakan Jenis Pakaian ini !
“Kami mempermasalahkan di (proyek) perencanaan, kok jalan eksisting kami dianggap cuma 2 meter lebarnya. Sedangkan nyatanya jalan kami (lebarnya) 4 meter. Lalu, mau dibuat box pedestrian yang hanya bisa dilalui kendaraan bermotor,” jelas Santi.
Hal senada juga disampaikan oleh warga Dusun Curah Lor Paiman. Sebab, dia khawatir, kendaraan prioritas seperti mobil pemadam kebakaran, tidak bisa masuk duaun.
“Pak camat juga menuntut (dibuat) box underpass. Intinya biar mobil damkar bisa masuk. Kalau yang sudah jadi (di Bakalan), itu (mobil damkar) nggak bisa masuk,” sebutnya.
Sebetulnya, warga meminta agar satu dari tiga akses masuk menuju Dusun Curah Lor, dibangun box underpass. Bahkan, tidak ada sosialisasi kepada Pemdes Bligo maupun warga terkait dengan pembangunan box pedestrian tersebut.
“Yang kami minta tidak tiga-tiganya (akses jalan yang dibangun box underpass), tapi salah satunya. Karena yang masuk ke dusun, ada truk yang bawa pupuk, hasil panen, pakan ayam, traktor, dan ada usaha pengemasan buah. Otomatis ekonomi warga terganggu,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Desa Bligo Sukiyanto menegaskan, warga tidak menolak adanya pembangunan proyek jalan tol Jogja-Bawen.
Baca Juga: Nekat Berbuat Cabul, Keluarkan Alat Kelamin dan Gesekan ke Tubuh Korban saat Pertunjukan Kabaret
“Tetapi meminta permohonan bahwa itu jangan dibangun box pedestrian, tapi box underpass. Kalau box pedestrian kan hanya untuk pejalan kaki,” ujarnya.
Dia menyebut, Dusun Curah Lor nantinya memang bakal terisolasi jika dibangun box pedestrian seperti Dusun Bakalan.
Terlebih, dengan adanya tol itu, praktis pergerakan warga akan meningkat. Sebetulnya, jalan tersebut statusnya jalan desa dan penghubung antardusun, tapi juga difungsikan sebagai jalan usaha tani.
Sukiyanto pun membenarkan jika tidak ada sosialisasi terkait pembangunan box pedestrian.
“Kalau pemdes memang betul-betul tidak tahu. Sekarang pun, detail desainnya seperti apa, kami tidak tahu yang ada di wilayah Bligo. Ada box pedestrian atau apa, kami juga tidak tahu,” urainya.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga, DPUPR Kabupaten Magelang Priyo Suwarso menyebut, sedari awal tidak mengetahui perencanaan pembangunan box pedestrian.
Pada Kamis (23/11) lalu, Jasa Marga melibatkan beberapa pihak untuk mengadakan rapat atau mediasi. Rencananya, ada peninjauan lapangan.
Dia juga enggan berbicara banyak terkait hal itu. Sebab, kata dia, pemerintah tentu sudah memikirkan secara matang terkait perencanaan pembangunan.
“(Waktu pertemuan hari Kamis) belum ada hasil. Rencana mau ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan. Karena selama ini baru berita acara, belum ke lapangan langsung,” jelasnya. (aya/mel)