Neutron Yogyakarta

Dapat Rp 100 Ribu dan Rp 150 Ribu Sebagai Bentuk Apresiasi, Ketua RT dan RW se-Kabupaten Magelang Dapat Honor Alokasi Capai Rp 19,2 Miliar

Dapat Rp 100 Ribu dan Rp 150 Ribu Sebagai Bentuk Apresiasi, Ketua RT dan RW se-Kabupaten Magelang Dapat Honor Alokasi Capai Rp 19,2 Miliar
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Magelang Joko Susilo.NAILA NIHAYAH/RADAR JOGJA

RADAR MAGELANG – Tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang memberikan honorarium bagi ketua rukun tetangga (RT) maupun rukun warga (RW) sebagai bentuk apresiasi.

Alokasi anggarannya mencapai Rp 19,2 miliar. Masing-masing mendapat honor sebesar Rp 100 ribu untuk ketua RT dan Rp 150 ribu untuk ketua RW.

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Magelang Joko Susilo menyebut, honorarium ini memang baru kali pertama diberikan.

Sebagai wujud apresiasi bupati Magelang terhadap semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Mereka (yang terlibat) juga perlu dipikirkan. Baik itu operasional ataupun bentuk apresiasi atas keterlibatan mereka dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa,” ujarnya kepada Radar Jogja di kantornya, Kamis (11/1/2024).

Joko menyebut, total anggaran honorarium untuk ketua RT dan RW se-Kabupaten Magelang sebesar Rp 19.200.600.000. Kemudian, didistribusikan kepada 10.762 RT dan 3.343 RW.

Sementara besaran honor yang akan diterima ketua RT adalah Rp 100 ribu dan ketua RW Rp 150 ribu setiap bulannya.

Besaran alokasi anggaran tersebut, lanjut dia, sudah ditetapkan melalui APBD 2024.

“Ini (honor) memang pertama kali dianggarkan Pemkab Magelang. Hal itu seiring kebijakan dari pak bupati untuk (honor) diakomodir dalam bagian alokasi dana desa (ADD),” sebutnya.

ADD yang sudah ada, kata Joko, akan ditambahkan untuk honorarium RT dan RW di masing-masing desa.

Sehingga ketua RT dan RW harus membuat laporan kegiatan bulanan kepada pemerintah desa (pemdes) sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pemdes juga berkewajiban untuk menyusun laporan tersebut.

Sebetulnya, kata dia, tanpa ada honorarium pun, RT dan RW rutin menyampaikan pelaporan kegiatan tersebut.

Kendati begitu, dia berharap, dengan adanya honorarium itu, dapat menambah semangat para ketua RT maupun RW dalam penyampaian laporan kegiatan.

“Harapannya penyelenggaraan pemerintahan desa akan lebih kondusif,” jelasnya.

Kendati dari sisi nilai tidak besar, tapi honorarium ini murni sebagai bentuk apresiasi bupati Magelang agar kepala desa benar-benar mendapatkan dukungan dari lembaga kemasyarakatan desa (LKD).

Khususnya RT maupun RW. Harapannya pelayanan kepada masyarakat akan meningkat.(aya/bah)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)

Exit mobile version