KORAN MAGELANG DIGITAL – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magelang menemukan dugaan adanya kampanye hitam (black campaign).
Kampanye hitam itu berbentuk selebaran yang disebarkan di Masjid Punduhan, Jogonegoro, Mertoyudan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M Habib Shaleh menyebut, ada 224 selebaran yang sudah diamankan oleh tim penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).
Saat ini, ratusan selebaran itu disimpan di kantor Bawaslu Kabupaten Magelang sebagai bukti.
Selebaran tersebut, kata dia, ditemukan oleh warga menjelang salat Magrib. “Kebetulan (yang menemukan) itu anaknya anggota KPPS. Lalu, diteruskan kepada pengawas TPS, panwasdes, dan panwascam. Sehingga selebaran yang ada di masjid itu belum sempat disebarkan,” bebernya, Selasa (13/2/2024).
Untuk saat ini, Habib mengatakan, belum dibahas lebih lanjut dan belum dilakukan rapat pleno. Karena pelakunya belum ditemukan.
Modusnya, lanjut dia, selebaran itu hanya diletakkan di dalam masjid dan ditinggalkan begitu saja.
Dia menambahkan, bawaslu saat ini tengah menelusuri terkait keberadaan selebaran serupa di tempat lain. Jika dilihat dari angka cetak selebarannya, tidak mungkon hanya sekitar 200-an saja.
“Pasti lebih. Maka dari itu, kemungkinan ada potensi selebaran tersebut juga disebar di masjid lain,” lontarnya.
Selebaran itu, memuat atai mendiskreditkan salah satu calon legislatif DPR RI.
Saat ini, tim panwasdes dan pengawas TPS berkeliling dan memonitoring terkait penyebaran selebaran itu di lokasi lain.
“Selebaran ini ditemukan kemarin sore (12/2/2024) Magrib menjelang malam hari,” imbuhnya.
Sementara terkait praktik politik uang, Habib mengatakan, sejauh ini belum ada laporan.
Namun bawaslu telah memetakan ada beberapa TPS yang rawan. Misalnya ada dugaan pernah terjadi praktik politik uang di daerah tertentu.
“Jadi, ini sifatnya mitigasi, maka apa yang pernah terjadi di tahun 2019 akan menjadi pemetaan. Petugas akan bertanya kepada masyarakat dan tokoh masyarakat apakah ada yang menawarkan politik uang,” beber Habib.
Berdasarkan pemetaan, ada sejumlah TPS yang dinilai cukup rawan. Sedikitnya ada sekitar 11 TPS yang pada pemilu 2019 lalu jumlah pengguna suaranya menyentuh angka 100 persen. Hal itu justru menimbulkan banyak tanya.
“Kita pantas bertanya ya. Apakah tidak ada penduduk yang meninggal dunia atau ada penduduk yang sakit dan seterusnya. Tetapi ini hanya indikasi dan perlu kita tindak lanjuti lebih dalam,” kata Habib. (aya/bah)
