Neutron Yogyakarta

Tiga TPS di Kota Magelang Masuk Kategori Rawan, Karena Kerap Terjadi Konflik Sosial, Jumlah Personel Gabungan Yang Dikerahkan Sebanyak Ini…

Tiga TPS di Kota Magelang Masuk Kategori Rawan, Karena Kerap Terjadi Konflik Sosial, Jumlah Personel Gabungan Yang Dikerahkan Sebanyak Ini…
CEK KESIAPAN: Kapolres Magelang Kota AKBP Herlina bersama Wakil Wali Kota Magelang M Mansyur saat apel pergeseran pasukan pengamanan tahapan pemilu, Selasa (13/2/2024).Dok: Humas Polres Magelang Kota

KORAN MAGELANG DIGITAL – Polres Magelang Kota menerapkan pola pengamanan berbeda di tiap-tiap tempat pemungutan suara (TPS).

Meski wilayah hukumnya tergolong kecil, tapi ada tiga TPS yang dikategorikan rawan. Yakni di Kelurahan Magersari dan Rejowinangun Selatan.

Sebab, kedua kelurahan itu kerap terjadi konflik sosial sehingga polisi perlu menebalkan personelnya.

Kapolres Magelang Kota AKBP Herlina mengutarakan, selama tiga hari ini, 1.341 personel gabungan bakal mengamankan masing-masing TPS.

Rinciannya 231 personel polisi dan 1.110 personel linmas Kota Magelang dan Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang.

“Personel ini akan mengamankan 555 TPS di 31 kelurahan dan desa,” bebernya usai apel, Selasa (13/2/2024).

Dia menyebut, ada 552 TPS yang dikategorikan tidak rawan. Pola pengamanannya dengan menerapkan 2:16:32. Artinya dua polisi mengamankan 16 TPS dibantu dengan 32 linmas.

Lalu, ada tiga TPS yang masuk dikategorikan rawan. Polanya yakni 2:4 atau dua polisi mengamankan dua TPS dibantu dengan empat linmas.

TPS yang dimaksud itu berada di wilayah Kelurahan Magersari dan Rejowinangun Selatan. TPS dikategorikan rawan karena di lokasi tersebut kerap terjadi konflik sosial.

Terlebih pada pemilu 2019 lalu, ada warga yang menumpahkan tinta dan disiramkan kepada ketua KPPS.

Sehingga polisi perlu melakukan upaya pencegahan dengan menambah personelnya di TPS tersebut.

Mulai Selasa (13/2/2024) ini, mereka akan bergeser ke masing-masing TPS. Termasuk melibatkan TNI yang nantinya akan berjaga di seluruh jajaran polsek di wilayah hukum Polres Magelang Kota. Herlina juga mengingatkan kepada seluruh personel untuk selalu menegakkan integritas dan menjaga netralitas dalam melaksanakan tugas pengamanan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang Misbachul Munir mengutarakan, dari 353 TPS, tiga di antaranya dikategorikan rawan. Hal itu berdasarkan pemetaan dari Polres Magelang Kota maupun bawaslu.

“Sehingga perlu dilakukan penjagaan lebih ketat lagi,” lontarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Magelang M Mansyur berharap, pelaksanaan pemilu di wilayahnya berjalan aman, lancar, tertib, dan damai. Sehingga masyarakat puas dengan hasil yang diperoleh.

“Ke depan semakin sejuk, dinamis, aman, dan tentram. Harapannya angka partisipasi masyarakat di atas 75 persen,” harapnya. (aya/bah)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)