JOGJA – Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis pertalite dan solar dikhawatirkan akan membawa dampak inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Jogjakarta ( DIJ) perlu menyiapkan strategi, utamanya memastikan distribusi pasokan barang atau kebutuhan bahan pokok tetap berjalan lancar.
Sekretaris Provinsi DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, setiap kali terjadi kenaikan harga BBM selalu berpengaruh signifikan di daerah. Maka daerah perlumenyiapkan antisipasi untuk menjaga inflasi. “Karena harga BBM berkaitan erat dengan angkutan. Dan itu mulai pengaruh terhadap harga-harga barang lain,” katanya ditemui di Kompleks Kepatihan Jumat (26/8).
Aji menjelaskan, dikhawatirkan kenaikan itu membawa dampak terhadap inflasi di DIJ. Ketika inflasi tidak bisa terjaga, tidak menutup kemungkinan menyebabkan berkurangnya kemampuan daya beli masyarakat. ” Nah ini yang harus kita antisipasi,” ujarnya.
Oleh sebab itu, pemprov segera mengambil langkah strategi. Utamanya bagaimana mengantisipasi dan memastikan pasokan barang-barang ke wilayah DIJ tidak terganggu atas dampak tersebut. “Termasuk pasokan dan termasuk yang kita jual keluar, itu harus tidak terganggu dengan itu (kenaikan BBM),” jelasnya.
Kendati begitu, sepanjang kenaikan harga BBM tidak disertai dengan kesulitan atau kelangkaan mendapatkan BBM, maka tidak terlalu berpengaruh besar terhadap kenaikan barang lainnya. Namun sebaliknya, jika paska kebijakan diterapkan kemudian ada kelangkaan BBM akibat adanya aksi borong pembelian maka menjadi persoalan besar. “Kalau membeli secukupnya saja supaya tidak mengganggu rantai pasok terhadap barang-barang yang ada,’’ tambahnya. (wia/din)
