Neutron Yogyakarta

Komisi XI DPR RI dan BI Dorong Transaksi dengan QRIS

Komisi XI DPR RI dan BI Dorong Transaksi dengan QRIS

JOGJA – Komisi XI DPR RI bersama Bank Indonesia (BI) tengah gencar melakukan sosialisasi transaksi pembayaran melalui QRIS, sebuah sistem pembayaran cashless atau non tunai. QRIS dinilai sebagai cara pembayaran kekinian yang praktis, pengeluaran tercatat serta aman.

Demikian mengemuka dalam acara bertema “Implementasi QRIS : Sosialisasi Cinta Bangsa Paham Rupiah dan Pembayaran Digital Qris Menuju Masyarakat Non Tunai”, di Pendopo Art Space, Ringroad Selatan, Tegal Krapyak, RT 01, Glugo, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Sabtu (10/9).

“Pembayaran secara non-tunai alias cashless semakin diminati masyarakat, dengan metode cashless ini masyarakat tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak,” terang RM Moch Wahyu Wibisono, mewakili Ketua Komisi XI DPR RI, saat menyampaikan sambutan dihadapan ratusan pelaku UMKM yang hadir dalam acara sosialiasi tersebut.

Pembina Mudadaya itu mengatakan dengan berkembangnya teknologi saat ini, semua transaksi baik perdagangan, toko, warung, tiket wisata, pembayaran tagihan, dan transaksi lainnya dapat dibayarkan melalui aplikasi dari penyelenggara jasa sistem pembayaran baik bank maupun non bank.

Hal itu dikenal dengan uang elektronik atau e-money. Walaupun terbilang sederhana namun hal tersebut masih memerlukan beberapa QR untuk setiap transaksi yang berbeda. “Nah, dengan adanya QRIS Bank Indonesia, semua QR dari berbagai aplikasi pembayaran dapat dibayarkan dengan satu kode QR walaupun dari PJSP (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran) yang berbeda,” tuturnya.

Sementara itu Perwakilan BI DIJ Kadek Budi Arsana mengajak para paku UMKM mencintai bangsa dan paham rupiah. Dalam paparannya disebutkan rupiah menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Adapun penerbitan ORI merupakan hari bersejarah sebagai penanda kedaulatan bangsa dan wujud bangsa terlepas dari penjajah seutuhnya.”Mata uang tunggal rupiah menjadi alat perjuangan bangsa dan simbol kedaulatan negara pada masa paska kemerdekaan,” tulisnya.

Ia memberikan tips cara memperlakukan rupiah dengan menyebut “lima jangan”. ” jangan dilipat, jangan diremas, jangan dicoret, jangan didistapler, jangan dibasahi,” terangnya. Menurutnya rupiah selain sebagai alat pembayaran yang sah juga sebagai saran pemersatu Bangsa. “Karen itu mari cerdas bertransaksi dengan rupiah,” katanya.

Salah seorang peserta pelaku UMKM, beralamat di Blok O Maguwo, RT 15, 27, Banguntapan, Bantul Elsye Isni Liyanti mengaku senang dengan adanya sosialiasi QRIS, tersebut. Walaupun diakui begitu faham namun saat saat ia akan mencoba untuk menggunakan QRIS. Acara sosialisasi tampak semakin meriah karena disuguhi pertunjukan atraksi seni tari jaranan dari Sanggar Seni Patmasana, yang beralamat di Gedriyan, RT 02, Padukuhan Nyangkringan, Bantul, Bantul. (vis/pra)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)