Neutron Yogyakarta

Banjir Barang-barang Impor RI Ternyata Berasal dari 3 Negara Berikut, Ada Tetangga Dekat

Banjir Barang-barang Impor RI Ternyata Berasal dari 3 Negara Berikut, Ada Tetangga Dekat
ILUSTRASI Peti kemas muat barang-barang yang diekspor/impor. (Jawapos)

RADAR MAGELANG – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai impor RI per Oktober 2023 tercatat naik 7,68 persen dibandingkan September 2023 mencapai USD 18,67 miliar. Angka tersebut tercatat turun 2,42 persen dibandingkan Oktober 2022.

“Kenaikan impor secara bulanan didorong oleh kenaikan impor dari kelompok non minyak dan gas (nonmigas),” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Rabu (15/11).

Pudji menjelaskan, impor migas Oktober 2023 tercatat senilai USD 3,21 miliar. Angka tersebut tercatat turun 3,66 persen dibandingkan September 2023 dan turun 4,68 persen dibandingkan Oktober 2022.

Sementara itu, impor nonmigas per Oktober 2023 senilai USD 15,46 miliar atau naik 10,37 persen dibandingkan September 2023. Angka tersebut tercatat turun 1,94 persen dibandingkan Oktober 2022.

“Peningkatan impor golongan barang nonmigas terbesar Oktober 2023 dibandingkan September 2023 adalah mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya senilai USD 386,8 juta (21,06 persen). Sementara penurunan terbesar adalah besi dan baja USD 47,4 juta (5,30 persen),” paparnya.

Dilihat dari tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari–Oktober 2023 adalah Tiongkok USD 51,03 miliar (33,09 persen), Jepang USD 13,92 miliar (9,02 persen), dan Thailand USD 8,55 miliar (5,55 persen).

Sementara itu, impor nonmigas dari ASEAN USD 25,78 miliar (16,72 persen) dan Uni Eropa USD 11,80 miliar (7,65 persen). Sedangkan menurut golongan penggunaan barang, nilai impor Januari–Oktober 2023 terhadap periode yang sama tahun sebelumnya terjadi peningkatan.

“Pada golongan barang modal senilai USD 2.749,3 juta (9,32 persen) dan barang konsumsi USD 1.138,6 juta (6,96 persen). Sementara impor bahan baku/penolong turun USD 19.317,3 juta (12,65 persen),” tandasnya.(R. Nurul Fitriana Putri/JawaPos)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)