RADAR MAGELANG – Inovasi pada sektor digitalisasi keuangan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DIY. Salah satunya adalah dengan membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DIY Wiyos Santoso mengatakan, dibentuknya TP2DD bertujuan untuk mempercepat digitalisasi daerah.
Langkahnya dengan mendorong transaksi elektronik yang dapat meningkatkan transparansi keuangan serta mendukung pemaparan digital transaksi pada masyarakat.
“Kita terus gencarkan transaksi secara online dan real time. Itu termasuk dalam tugas TP2DD,” katanya, Senin(18/12).
Adanya TP2DD dan terbiasanya masyarakat hingga dinas dalam penggunaan digitalisasi transaksi, tegasnya, akan turut mendukung tata kelola dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan.
Selain itu, pengoptimalan digitalisasi transaksi juga akan mendukung pengembangan transaksi pembelian digital oleh masyarakat.
Baca Juga: Investor Pasar Modal di DIY Terus Tumbuh Signifikan
Dengan demikian, bisa mewujudkan sistem keuangan yang inklusif dan meningkatkan integritas ekonomi serta keuangan digital nasional.
Wiyos merinci, bahwa segenap dinas dan instansi juga telah menerapkan sistem pembayaran digital pada beberapa sektor seperti pajak, retribusi hingga belanja pemerintah yang terakomodasi dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
“Pembayaran lewat aplikasi dan memudahkan orang-orang yang berada di luar kota, tidak harus ke kantor secara langsung,” lontarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI DIY Ibrahim mengungkapkan, bahwa konsistensi, inovasi dan sinergi TP2DD bersama para stakeholders lainnya diperlukan untuk terus mendukung akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Baca Juga: Akhirnya, Pemain Asal Bantul Andriansyah Menjalani Debut Bersama PSIM Jogja
Ia mengapresiasi dorongan yang diberikan oleh Pemprov DIY dalam berbagai program dan inovasi untuk mempercepat akselerasi ETPD.
“Terima kasih kepada Pemda DIY karena terus mendorong peningkatan melalui pemanfaatan sistem pembayaran terkini, termasuk QRIS dan KKPD,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ibrahim menilai berbagai langkah akselerasi atau perbaikan perekonomian DIY sudah semakin membaik, beberapa sub sektor seperti penggunaan QRIS juga terus tumbuh dan menguat pasca pandemi.
“Kita terus optimalkan digitalisasi transaksi yang cepat, mudah, murah dan aman untuk masyarakat agar bertransaksi secara inklusif,” tandasnya. (iza/amd)
