Neutron Yogyakarta

Anggaran Kesehatan Ditambah Rp 7 M

Anggaran Kesehatan Ditambah Rp 7 M
Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih.M Hafied/Radar Kebumen

RADAR MAGELANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen bersama DPRD Kebumen terus berupaya mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) atau sistem ambang batas penyelenggaraan jaminan kesehatan dalam satu daerah. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah melalui dukungan penyertaan anggaran APBD.

Ketua DPRD Kebumen Sarimun menyampaikan, legislatif terus mendorong pemenuhan UHC dapat segera terlaksana. DPRD telah menyetujui adanya tambahan anggaran belanja guna mencukupi syarat sistem UHC. “Dalam Perubahan APBD 2023 kami menyetujui tambahan belanja modal sekitar Rp 7 miliar untuk bidang kesehatan. Karena regulasi sudah mengatur,” ucapnya Selasa (29/8/23).

Bahkan, kata Sarimun, jika diperlukan DPRD meminta dibentuk tim khusus untuk menangani permasalahan UHC. Tim ini akan bekerja melakukan verifikasi dan validasi data. Selanjutnya sebagai fasilitator lintas instansi agar UHC di Kebumen dapat segera terwujud. “Penambahan dan update data kepesertaan KIS harus disikapi. Harus ada evaluasi dan diantisipasi secara berkelanjutan,” kata Ketua Badan Anggaran itu.

Baca Juga: DPRD Kebumen Soroti Kenaikan Belanja Rp 85 Miliar , Fantastis dan Kurang Bermanfaat Untuk Masyarakat

Selain itu, Sarimun juga meminta agar eksekutif lebih mengoptimalkan anggaran belanja untuk kebutuhan skala prioritas. Yakni, memilih untuk mengalokasikan belanja modal ketimbang belanja barang dan jasa. Menurutnya, anggaran belanja modal jauh lebih dirasakan nilai manfaatnya.

Dalam Raperda Perubahan APBD 2023, tercatat alokasi belanja daerah sebesar Rp 3,07 triliun. Sedangkan sebelum perubahan pada APBD murni sebesar Rp 2,9 triliun. Atau ada kenaikan senilai Rp 169 miliar. “Harus berorientasi terhadap kesejahteraan. Masyarakat harus mengambil nilai manfaat dari belanja modal,” ungkapnya.

Hingg saat ini, kepesertaan jaminan kesehatan di Kebumen mencapai 1,32 juta penduduk. Atau kurang sekitar 25 ribu peserta untuk mencapai syarat UHC. Pemkab Kebumen juga terus melakukan pendataan terhadap warga miskin yang berhak menerima manfaat jaminan kesehatan dari anggaran APBD. “Kami optimis UHC bisa tercapai, karena kurang sedikit lagi 95 persen. Sekarang sudah lebih dari 93 persen,” kata Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih. (fid/eno)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)

Exit mobile version