RADAR MAGELANG – Sebanyak 1.300 masyarakat Kebumen dibekali kemampuan evakuasi bencana. Masyarakat diajak tanggap dalam menghadapi bencana gempa maupun tsunami yang mengancam wilayah pesisir selatan Kebumen.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kebumen Haryono Wahyudi menyampaikan, wilayah Kebumen memiliki ancaman gempa megatrust mencapai magnitudo 8,7. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kesiapan sejak dini sebelum menghadapi kemungkinan terburuk. “Kami uji coba rencana kontijensi yang sudah disusun bersama terkait gempa dan tsunami,” ungkapnya saat simulasi pengurangan resiko bencana di kompleks GOR Petanahan, Senin (30/10)
Ia menegaskan, gempa megatrust merupakan ancaman nyata di Kebumen. Mengingat kawasan segmen subdiksi lempeng Australia-Asia terus aktif. Menurutnya, ancaman gempa megatrust di Kebumen bersifat destruktif atau merusak.
Selain itu, kekuatan gempa megatrust ini juga dapat memicu gelombang besar atau gelombang tsunami karena besaran gempa sudah melebihi ambang batas, yakni 7,0 magnitudo. “Intinya, bagaimana pemerintah daerah menyiapkan masyarakat untuk selamat dari bencana,” terangnya.
Kegiatan ini digelar atas inisiasi pemerintah daerah bersama lintas sektoral. Meliputi PMI, BNPB dan BMKG serta Kementerian Sosial. Pelatihan tangguh bencana ini juga melibatkan unsur TNI-Polri serta relawan dari berbagai institusi. “Akan terlihat sinergitas dan koordinasi. Berapa cepat mobilisasi masyarakat agar terhindar dari tsunami,” tandasnya.
Haryono mengatakan, selama dua hari masyarakat akan diberi pemahaman dan kemampuan dalam memetakam potensi risiko bencana. Dari kegiatan tersebut akan terlihat kapasitas pemerintah daerah bersama masyarakat dalam menghadapi bencana. “Barak penampungan, jalur evakuasi sampai dapur umum kami sediakan. Persis ketika ada bencana,” sambung Haryono.
Sementara itu, Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih mendukung gerakan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana. Terlebih, kata dia, Kebumen memiliki ancaman bencana cukup kompleks. Mulai dari gempa, tsunami, banjir, kekeringan hingga tanah longsor. “Masyarakat dan pemerintah harus sigap. Dalam rangkaian ini mari bersama meneguhkan komitmen tanggap bencana,” ujarnya.
Ristawati berharap, tanggap bencana di kalangan masyarakat menjadi budaya. Dia meminta agar pemerintah daerah melalui BPBD teris memberikan edukasi tentang pentingnya mitigasi bencana. “Pengurangan risiko adalah investasi untuk mengurangi dampak bencana. Ketika dapat diantispasi, tentu kerugian bisa ditekan,” paparnya. (fid/pra)
