RADAR MAGELANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Purworejo sebesar 1,61 persen ke Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Yakni, naik sebesar Rp 32.865,95 dari UMK tahun ini.
Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dinperintransnaker) Purworejo Veny Yudha Apriyani menjelaskan, di 2023 ini, UMK Purworejo sebesar Rp 2.043.902 dan di 2024 diusulkan naik menjadi Rp 2.078.769. “Usulan tersebut sudah kami laporkan ke provinsi,” kata Veny, kemarin (23/11).
Diungkapkan, jumlah tersebut sudah dibahas mulai dari unsur akademisi, pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Purworejo sebanyak tiga kali. Juga disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51/2023 tentang Perubahan atas PP nomor 36/2021 tentang Pengupahan.
Baca Juga: Pengembangan Potensi Wisata, Pemkab Purworejo Beri Apresiasi bagi Pokdarwis Berprestasi
Dari pembahasan tersebut, dari serikat pekerja menyampaikan besaran UMK Purworejo di 2024 sesuai PP 51/2023 Pasal 26. Yakni, kenaikannya disamakan dengan kenaikan UMP Jateng yaitu 4,02 persen. Adapun besaran UMP Jateng dari Rp 1.958.169,69 menjadi Rp 2.036.947.
Namun, sesuai perhitungan dan pembahasan dari Kabupaten Purworejo menetapkan kenaikan UMK sesuai PP 51/2023 pasal 26 A yaitu perhitungannya hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi.
Veny mengungkapkan, kewenangan pemkab hanya mengusulkan, tetapi untuk penetapan tetap dari gubernur Jateng. “Jadi kami menunggu keputusan di 30 November nanti,” sambungnya.
Baca Juga: Ajang Duta Genre Kembali Digelar, Dijadikan Role Model Remaja di Purworejo
Dikatakan, ada sepuluh poin yang mempengaruhi perhitungan UMK tersebut. Di antaranya, UMK tahun berjalan, inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, tingkat pengangguran terbuka, rata-rata upah buruh, rata-rata konsumsi rumah tangga per bulan sekitar Rp 936.059, banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja, rata-rata anggota rumah tangga, hingga median upah.
“Untuk tahun ini kami tidak mendapatkan pengaduan dari pekerja. Sehingga, kami mengasumsikan perusahan di Kabupaten Purworejo telah membayarkan upah sesuai aturan,” tegasnya. Meskipun, tetap ada beberapa yang belum sesuai aturan. Namun, Dinperintransnaker Purworejo tetap melakukan pembinaan secara berkesinambungan agar mereka taat. (han/din)
