RADAR MAGELANG – Jembatan Sedayu di Desa Sedayu, Kecamatan Loano, Purworejo sebagai penghubung jalur alternatif Kabupaten Purworejo-DIJ akan segera selesai. Target selesai 19 Desember 2023 mendatang.
Proyek tersebut senilai Rp 6 miliar yakni bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah. Dia mengklaim, saat ini sudah sekitar 80 persen. Progresnya sudah plus banyak. “Semoga cuaca mendukung sehingga dapat selesai sesuai yang ditargetkan,” ujar Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purworejo Prono Sumbogo Jumat (8/12).
Diungkapkan, tahap saat ini yaitu penyelesaian bangunan atas. Rencana selanjutnya tahap pengaspalan dan pemasangan lampu penerang jalan umum (PJU) serta cat marka. Dia berharap, pengerjaan dapat selesai tepat waktu dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.
Prono menyampaikan, selain pembangunan Jembatan Sedayu ada beberapa proyek yang bersumber dari Bankeu Provinsi Jateng. Seperti, peningkatan ruas Jalan Seren -Winong, Kluwung-Kedung Pomahan, dan Kaliwader-Kalitapas.
Selain itu, proyek peningkatan Jalan Brenggong, (Kecamatan Purworejo) – Tlogorejo (Kecamatan Kaligesing) betupa cor beton dengan nilai kontrak Rp 2,99 miliar. Saat ini pengerjaan sudah sampai tahap akhir. Menurut dia, progresnya sudah 93,58 persen. “Kami tinggal menunggu uji lab betonnya setelah itu serah terima,” kata dia.
Ditambahkan, selain proyek dari bankeu, DPUPR Kabupaten Purworejo juga melakukan peningkatan jalan dan penggantian jembatan yang bersumber dari APBD murni 2023. Di antaranya, peningkatan Jalan Guntur – Ngasinan, Jalan Kalimeneng – Purbayan, Jalan Kemiri – Pakis Arum, Jalan Kalirejo -Hargorojo dan sebagainya.
Dikatakan, sebagian besar, proyek-proyek tersebut sudah selesai 100 persen. Pun, sudah serah terima dan dalam proses pencairan. “Ada kegiatan yang berasal dari APBD perubahan yang bersifat pemeliharaan. Ini masih dalam proses pelaksanaan konstruksi,” imbuhnya.
Di samping itu, ada beberapa ruas jalan di Kabupaten Purworejo yang mendapat inpres jalan daerah. Yakni, anggaran dari APBN yang mengerjakan dari Satker Kementerian PUPR. “Kami (DPUPR Kabupaten Purworejo) hanya mengusulkan untuk persyaratannya saja,” tandas dia. (han/pra)
