RADAR MAGELANG – Kabupaten Purworejo meraih peringkat ketiga nasional menjadi kabupaten peduli hak asasi manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.
Penghargaan tersebut baru kali pertama diraih oleh Kabupaten Purworejo.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menkumham RI Yasonna H Laoly kepada Pemkab Purworejo melalui Plt Bupati Purworejo Yuli Hastuti dalam puncak peringatan Hari HAM Sedunia ke-75 di Lapangan Banteng Jakarta, Minggu (10/12/2023) malam.
Sejak 2014 lalu, Kabupaten Purworejo sering mendapatkan sejumlah penghargaan. Namun, penghargaan tersebut belum pernah didapatkan.
Kabag Hukum Setda Purworejo Puguh Trihatmoko menyampaikan, ada beberapa indikator yang menjadi dasar dalam penilaian untuk kabupaten peduli HAM.
Di antaranya, Kabupaten Purworejo dalam tiga tahun terakhir selalu meraih kabupaten/kota peduli HAM (KKPHAM).
Kabupaten Purworejo juga dinilai konsisten dalam melaporkan aksi HAM dengan capaian nilai lebih dari 80 pada 2022.
“Hal lain, tidak terdapat dugaan pelanggaran HAM yang tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo,” katanya Senin (11/12/2023).
Sementara, Plt Bupati Yuli Hastuti sangat bersyukur batas diraihnya penghargaan itu.
Dia berharap, ke depan Pemkab Purworejo dapat lebih meningkatkan kepedulian HAM melalui berbagai program dalam pemenuhan HAM.
Baca Juga: Pendapatan Tinggi, Tiap Legislator Terima Minimal 11 Tunjangan
“Harus digalakkan lagi. Terutama, dalam melayani hak-hak masyarakat Kabupaten Purworejo,” komitmennya.
Adapun penghargaan Kabupaten/Kota Peduli (KKP) HAM pertama diraih oleh Kota Mojokerto, Jawa Timur dengan nilai 94,55, peringkat kedua Kabupaten Tapin, Kalimatan Selatan dengan nilai 93,5, dan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah peringkat ketiga dengan nilai 92,8.
Kemudian, peringkat keempat diraih oleh Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dengan nilai 92,5 dan peringkat kelima diraih Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta dengan nilai 92,15.
Menkumham Yasonna H Laoly sangat mengapresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pemajuan HAM, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, korporasi serta seluruh masyarakat.
“Terima atas segala kerja kerasnya dalam mewujudkan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia,” tuturnya. (han/mel)
