RADAR MAGELANG – Antusiasme masyarakat Kebumen untuk bergabung menjadi petugas pendaftaran petugas kelompok penyelenggaran pemungutan suara (KPPS) terbilang cukup tinggi. Terbukti, sampai hari akhir pendaftaran, seluruh kuota KPPS setiap desa kini sudah terpenuhi.
Komisioner KPU Kebumen Muhammad Sobir menerangkan, kebutuhan KPPS pada Pemilu 2024 di Kabupaten Kebumen mencapai 33.817 orang. Nantinya, petugas KPPS ini akan tersebar di 4.831 tempat pemungutan suara atau TPS. “Sudah cukup. Terpenuhi semua. Tinggal proses berikutnya,” kata Sobir saat bimbingan teknis PPK dan PPS, Jumat (22/12).
Sobir menyebut, sebagian desa sempat sepi peminat pada awal pendaftaran KPPS. Namun kondisi ini dapat segera teratasi atas kerja keras petugas adhoc di tingkat kecamatan maupun desa. “Ada beberapa desa kurang pendaftar. Tapi sekarang tercukupi berkat bantuan rekan PPK dan PPS,” bebernya.
Sobir menjelaskan, dalam mekanisme pendaftaran ini tidak ada tahapan tes tertulis maupun wawancara, melainkan hanya menggunakan tes administrasi. Ia menyebut, petugas KPPS rencananya akan ditetapkan pada 24 Januari 2023 mendatang. Sebelum itu masih ada proses tanggapan masyarakat sebagai syarat pengumuman. “Dilantik per 25 Januari. Besok pelantikan akan serentak,” ucapnya.
Gaji ketua dan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS Pemilu 2024 dipastikan naik dua kali lipat. Dari Pemilu 2019 besaran gaji hanya berkisar Rp 500 ribu, kini naik menjadi Rp 1,1 juta. Ketua KPPS nantinya akan menerima gaji Rp 1,2 juta atau naik Rp 650 ribu dari pemilu sebelumnya. Sedangkan gaji anggota KPPS senilai Rp 1,1 juta atau naik Rp 500 ribu dari Pemilu 2019.
Kenaikan gaji tersebut merupakan bentuk apresiasi KPU kepada petugas KPPS yang akan bekerja selama satu bulan penuh. Sobir berharap, bagi KPPS terpilih nantinya dapat mengawal proses Pemilu 2024 dengan integritas dan bertanggungjawab. “Rekan KPPS ini garda terdepan. Mereka ujung tombak pelaksanaan Pemilu,” ujar Sobir.
Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo menyebut terdapat kerawanan dalam proses Pemilu 2024. Salah satunya potensi kegaduhan yang dipicu akibat praktik kecurangan. “Kalau tidak ada kecurangan, tidak ada keributan. Biasanya keributan itu adanya pihak yang curang,” urai Bambang, saat menggelar sosialisasi empat pilar di Kebumen.
Meski demikian, kekhawatiran itu menurutnya dapat diantisipasi jika masyarakat serius mengawal pelaksanaan Pemilu. Selain itu, juga dibutuhkan komitmen para panitia dan pengawas Pemilu untuk memastikan gelaran pesta demokrasi lima tahunan ini berjalan sesuai harapan. “Masyarakat ikut menjaga lancarnya coblosan. Dan, memastikan peraturan Pemilu dilaksanakan,” terangnya. (fid/ila)
