Neutron Yogyakarta

Keamanan dan Ketertiban Penting dalam Pelaksanaan Pemilu, Polres Purworejo Butuh Biaya Besar

Keamanan dan Ketertiban Penting dalam Pelaksanaan Pemilu, Polres Purworejo Butuh Biaya Besar
KOMPAK: Bupati Purworejo Yuli Hastuti dan Kapolres Purworejo AKBP Eko Sunaryo menandatangani NPHD.JIHAN ARON VAHERA/RADAR JOGJA

PURWOREJO – Keamanan dan ketertiban menjadi salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan pemilu. Tak terkecuali di Kabupaten Purworejo.

“Polres Purworejo sebagai institusi yang bertugas untuk keamanan dan ketertiban dalam tahapan pemilu maupun pilkada, tentu memerlukan dana yang cukup besar untuk mendukung operasionalnya,” ujar Bupati Purworejo Yuli Hastuti Minggu (28/1).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo berkomitmen bantu pengamanan pelaksanaan Pilkada 2024.

Bupati Yuli dan Kapolres Purworejo AKBP Eko Sunaryo telah tanda tangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pengamanan Pilkada 2024.

Penandatanganan telah dilakukan pada Kamis (25/1).

Untuk itu, NPHD menjadi wujud komitmen dan dukungan dari Pemkab Purworejo untuk suksesnya pelaksanaan Pilkada 2024 pada 27 November 2024.

“Untuk Pemilu Serentak 2024 yang akan dengan dana APBN,” sebut Yuli.

Dia mengharapkan, fasilitas dan dukungan yang disediakan melalui APBD dapat meningkatkan kapabilitas dan efisiensi kinerja Polres Purworejo.

Ini mengingat koordinasi dan kolaborasi dengan aparat kepolisian menjadi hal yang penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pesta demokrasi.

Terpisah, Kepala Kesbangpol Purworejo Agus Widiyanto menambahkan, penandatanganan NPHD bertujuan meningkatkan kesepakatan dan kesepahaman antara pemerintah daerah dengan KPU, Bawaslu, dan Polres.

Dia mengajak, agar seluruh unsur dapat memahami dan menjaga integritas dalam naskah NPHD.

“Sehingga dalam pelaksanaannya antara pemberi dan penerima bisa menjalankan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing,” tandas Agus. (han)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)

Exit mobile version