Neutron Yogyakarta

Isi Kekosongan, 23 Guru Penggerak Jadi Kepsek, Aturan Baru, Ada 100 Sekolah di Puworejo yang Kosong

Isi Kekosongan, 23 Guru Penggerak Jadi Kepsek, Aturan Baru, Ada 100 Sekolah di Puworejo yang Kosong
Puluhan guru penggerak di Kabupaten Purworejo diangkat menjadi kepala sekolah pada Jumat (15/3).JIHAN ARON VAHERA/RADAR JOGJA

KORAN MAGELANG – Sebanyak 23 guru penggerak SD dan SMP negeri di Kabupaten Purworejo diangkat menjadi kepala sekolah (kepsek). Pengangkatan tersebut untuk mengisi jabatan kepsek yang kosong.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purworejo Agung Wibowo menyebutkan, 23 kepsek tersebut terdiri dari 22 SD negeri dan satu SMP negeri. “Ini untuk mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah,” ungkapnya Jumat (15/3).

Agung mengatakan, saat ini masih ada sekitar 100-an sekolah negeri di Kabupaten Purworejo khususnya SD yang jabatan kepsek masih kosong. “Belum terisi karena mekanisme untuk pengisian jabatan tersebut aturannya baru,” terang dia.

Mekanisme tersebut antara lain harus melalui sistem dan aplikasi yang harus disesuaikan. Pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Purworejo agar jabatan tersebut segera terisi sehingga meminimalkan kekosongan yang ada. “Secara bertahap kami akan berupaya mengisi kekosongan tersebut, yang jelas dengan mengikuti aturan yang ada,” tuturnya.

Bupati Purworejo Yuli Hastuti menuturkan, pertimbangan pengangkatan kepsek tersebut sudah mendapatkan rekomendasi dari Direktorat Kepala Sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan. “Juga untuk pemerataan guru penggerak di setiap kecamatan,” ujarnya.

Untuk itu, dia mengucapkan selamat kepada para kepsek yang telah dilantik. Dia berharap, segera menyesuaikan diri dan menjalankan tugas secara amanah untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Yuli menambahkan, kepsek merupakan pengelola lembaga pendidikan yang bertugas menghimpun, memanfaatkan, mengoptimalkan seluruh potensi. Baik, potensi sumber daya manusia, sumber daya lingkungan serta sumber dana yang ada untuk membina sekolah dan masyarakat sekolah yang dikelolanya.

Menurut Yuli, kepsek merupakan pimpinan tertinggi di sekolah masing-masing. Untuk itu, kebijakan-kebijakan yang diambil akan berpengaruh kepada kemajuan sekolah yang dipimpin meski pengaruh itu tidak bersifat mutlak.

Diungkapkan, pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. “Sehingga, peran seluruh pemangku kepentingan termasuk kepala sekolah, sangatlah penting dan strategis,” tandas dia. (han/pra)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)

Exit mobile version