RADAR MAGELANG – Massa relawan atau simpatisan pendukung calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mendatangi Balai Kota Jogja, Jumat (17/11). Ini karena ada pencopotan alat peraga sosialisasi (APS) saat kedatangan Ganjar kemarin. Para simpatisan mendatangi untuk mengetahui alasan pencopotan.
Massa yang berjumlah seratusan orang itu tiba di pintu masuk Balai Kota sambil tabur bunga. Perwakilan Relawan Ganjar Jogja Antonius Fokki Ardiyanto menyampaikan, setiap kali capres berambut putih itu datang ke suatu kota, pasti APS-nya dicopoti.
Oleh karena itu, dia meminta ketegasan pencopotannya itu kebetulan atau karena ada dekengan dari pusat. “Kami akan memantau terus yang kaitannya dengan persoalan ini,” ucapnya.
Fokki menambahkan, pencopotan dilakukan Satpol PP ketika Ganjar berada di DIJ. Dia meragukan Satpol PP Kota Jogja itu yang mengklaim tidak mengetahui kedatangan Ganjar. Padahal, banyak media yang memberitakan kehadiran Ganjar ke Kota Pelajar ini.
Fokki memohon agar ketika melakukan penegakan peraturan daerah (perda), Satpol PP bisa berkordinasi dengan Bawaslu dan KPU Kota Jogja. Selain itu, kedatangannya juga ingin mengetahui klarifikasi Satpol PP Jogja perihal pencopotan rontek APS Ganjar.
Menurutnya, sampai sekarang relawan belum menerima sosialisasi yang kaitannya dengan perda penyelenggaraan reklame menjelang pemilu. Selain itu, tidak ada sosialisasi yang kaitannya dengan perwal pemasangan APK.
Baca Juga: Sampaikan Aspirasi, Warga Kulonprogo Antusias Sambut dan Diskusi Bareng Ganjar Pranowo
“Nek ora ono sosialisasi, lalu dengan ngomong bahwa semuanya dianggap tahu ini kan tidak bijaksana,” tegasnya. Dia meminta seharusnya tetap sosialisasi mengundang partai politik dan relawan yang semuanya sudah terdaftar di KPU.
Sementara itu Kepala Satpol PP Kota Jogja Octo Noor Arafat mengatakan, tidak ada kesengajaan perihal pencopotan rontek Ganjar Pranowo di hari kedatangannya. Menurutnya, rutin setiap hari melakukan penertiban. Tidak hanya terhadap rontek APS Ganjar saja. “Jadi yang berwenang melakukan pencopotan adalah Satpol PP sebagai tupoksi penegakan perda,” ucapnya.
Dia mengungkapkan, perihal pencoptan kemarin memang kegiatan rutin Satpol PP. Menurutnya, dari data rekapannya sudah melakukan penertiban sejak Mei 2023. Jumlahnya dari peserta pemilu 967 reklame dengan rincian dari sejumlah Parpol.
“Parpol yang tertinggi PSI 270, PAN 124, Partai Gelora 113, dan PDIP 105. Total reklame berkaitan dengan parpol atau peserta pemilu 979 pelanggaran,” capnya.
Octo menuturkan, pencopotan yang dilakukan pada masa pra kampanye. Atas dasar itu, dalam pencopotannya memang tidak ada kewajiban koordinasi dengan Bawaslu maupun Panwaslu.
“Kami kemudian koordinasi dengan Bawaslu maupun Panwaslu, mereka baru bekerja ketika sudah memasuki masa kampanye. Jadi sekarang bukan penertiban APK, tapi penertiban reklame,” ungkapnya. (rul/laz)
