Neutron Yogyakarta

Tak Boleh Beroperasi di Jalan Umum

Tak Boleh Beroperasi di Jalan Umum
SOSIALISASI: Dishub Bantul bersama Satlantas Polres Bantul, Jasa Raharja Bantul, dan Satpol PP Bantul melakukan sosialisasi kepada penyedia jasa pembuatan kereta kelinci di Piyungan, Bantul pada Rabu (15/11). (Dokumentasi Dishub Bantul)

RADAR MAGELANG – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bantul resmi melarang kereta kelinci atau kereta mini beroperasi di jalan umum lantaran dinilai rawan kecelakaan. Larangan tersebut juga ditujukan kepada bengkel-bengkel untuk tidak lagi memproduksi, merakit ataupun mengimpor kereta gandeng yang kerap digunakan sebagai sarana wisata.

Kepala Dishub Bantul Singgih Riyadi mengatakan, hal itu dilakukan untuk meminimalisir insiden kecelakaan kereta kelinci, seperti yang terjadi di Jalan Sumberwatu, Kalurahan Bokoharjo, Prambanan, Sleman pada Minggu (19/11) kemarin. “Aturan itu juga tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 277,” bebernya kepada wartawan kemarin (20/11).

Dalam aturan itu, tercantum bahwa setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.

Dishub Bantul sudah mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat. Terutama para bengkel sebelum ada insiden kecelakaan kereta kelinci di Kabupaten Sleman. “Bahkan, surat edaran mengenai larangan untuk tidak melayani pembuatan, perakitan, maupun modifikasi kereta mini atau kelinci itu sudah kami keluarkan sejak 13 November 2023,” bebernya.

Menurutnya, penamaan kereta kelinci sebenarnya dari masyarakat. Karena dahulu dalam kendaraan tersebut memiliki maskot berbentuk kelinci pada bagian depan dan belakang kendaraan kereta. “Sebenarnya itu namanya kereta gandengan,” ujar Singgih.

Sejauh ini, Dishub Bantul mendeteksi ada dua bengkel kereta kelinci di Kabupaten Bantul. Masing-masing berada di Kapanewon Piyungan dan Pleret. “Kami sudah ke sana dan sudah melakukan sosialisasi maupun imbauan terkait larangan pembuatan, perakitan, maupun modifikasi kereta mini atau kelinci,” tambahnya.

Dishub Bantul bersama Satlantas Polres Bantul, Jasa Raharja Bantul, dan Satpol PP Bantul telah melaksanakan sosialisasi bahaya kereta kelinci kepada penyedia jasa pembuatan kereta kelinci. Sosialisasi itu dilakukan dengan mendatangi bengkel tempat pembuatan kereta kelinci yang berada di Piyungan, Bantul pada Rabu (15/11).

Singgih mengatakan, kendaraan modifikasi bisa saja diperbolehkan untuk beroperasi di jalan. Jika memenuhi persyaratan uji tipe yang kemudian dibuktikan dengan Surat Registrasi Uji Tipe. Menurutnya, kereta kelinci yang selama ini beroperasi di jalanan tidak memiliki syarat itu. “Karena itu hanya dimodifikasi oleh bengkel-bengkel yang tidak resmi,” bebernya.

Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengoperasikan kendaraan modifikasi kereta mini di jalan raya. Selain itu, Dishub Bantul juga tidak merekomendasikan kendaraan itu untuk beroperasi di tempat wisata. “Karena kendaraan itu tidak layak beroperasi dan berpotensi membahayakan penumpang,” katanya.

Sementara itu, Polres Bantul juga melarang kereta kelinci beroperasi di jalan raya. Demi keselamatan penumpang atau masyarakat. Kereta tidak memiliki penutup di bagian samping sehingga dapat membahayakan penumpang. “Tiga faktor dilarangnya kereta kelinci beroperasi adalah tidak memiliki standar keamanan, tidak ada jaminan keselamatan bagi penumpang, dan tidak memenuhi standar kendaraan,” ujar Kasi Humas Polres Bantul Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana.

Kereta jenis ini memiliki dimensinya melebihi kendaraan pada umumnya. Terlebih jika kereta tersebut memiliki gandengan dan punya badan kendaraan yang lebih lebar. Juga lebih panjang daripada kendaraan yang lain. “Manuvernya juga beda dan membahayakan pengguna kendaraan lain apabila kendaraan berlalu lalang di jalan, terutama jalan raya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sleman Arip Pramana mengatakan, saat ini pihaknya sudah menerjunkan tim untuk menginvestigasi penyebab kecelakaan kereta kelinci. Dishub Sleman tengah melakukan pemeriksaan pada jalan-jalan ekstrem di Kapanewon Prambanan atas.

“Nanti ada pemasangan rambu larangan untuk dilintasi kendaraan yang manuvernya susah, seperti kereta kelinci,” ujar Arip.

Arip menyebut, sejatinya kereta kelinci memang tidak diperuntukkan untuk melintasi jalan-jalan umum serta jalan yang memiliki medan ekstrem. Menurutnya, kendaraan seperti kereta kelinci hanya boleh digunakan untuk daerah-daerah wisata.

Dia pun mengakui, kalau sampai saat ini memang belum ada pemeriksaan secara rutin khusus untuk kereta kelinci. Seperti yang sudah diterapkan pada mobil-mobil jip wisata. (tyo/inu/eno)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)