RADAR MAGELANG – Guru madrasah di bawah naungan Kemenag DIJ harus memberikan pendidikan politik bagi para siswa. Hal ini mengingat banyak pemilih pemula di tingkat Madrasah Aliyah (MA) atau setingkat SMA. Mereka perlu diberi pendidikan politik agar bijaksana dalam memilih. Dan yang terpenting agar tidak menjadi golongan putih (golput).
“Ya sekolah kita sampaikan ke guru-guru memberikan pendidikan politik yang baik,” ujar Kepala Kanwil Kemenag DIJ Masmin Afif di sela acara paparan Diseminasi Capaian 7 Program Prioritas Kementerian Agama kemarkn (28/11).
Dia berpesan, bahwa perbedaan pilihan adalah hal biasa. Sehingga bukan menjadi alasan untuk tidak rukun kepada sesama. “Pada saatnya ada undangan (Pemilu, Red) berangkat. Pilih sesuai keyakinan masing-masing,” imbaunya.
Di sisi lain, Masmin juga meminta agar seluruh rumah ibadah di DIJ terbebas dari tempat ajang kampanye. Baik bagi calon legislatif, partai politik, dan capres-cawapres.
“Kami sudah sampaikan kepada tokoh-tokoh agama supaya tidak memanfaatkan tempat ibadah untuk ajang kampanye ya,” tegasnya.
Apalagi, larangan kampanye di tempat ibadah sudah diatur dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sehingga harus dipatuhi secara disiplin dan bijaksana.
Sejak awal, Kemenag DIJ sudah menggencarkan sosialisasi kepada pengurus atau pengelola tempat ibadah di DIY. Apabila terjadi pelanggaran, dia menekankan agar bisa dilaporkan kepada Bawaslu.
Baca Juga: Eazy Passport Permudah CJH, Tidak Perlu Datang ke Wonosobo, Cukup ke Kemenag Magelang
“Jadi tokoh-tokoh agama, termasuk dalam khotbah Jumat, kami sampaikan agar bisa mewujudkan suasana damai di masa kampanye ini,” jelasnya.
Sementara itu, warga Kota Jogja Supriyanto, 43, mengaku, sering mengikuti pengajian di beberapa tempat di DIJ. Sejauh ini, dia tidak menemukan kotbah dan narasi berbau politik saat mengikuti pengajian.
“Malah lebih ke imbauan untuk menjaga kondisi dan tidak termakan hoaks. Ada juga yang mengimbau nggak golput,” ujarnya. (lan/eno)
