RADAR MAGELANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman menyebut beberapa tempat pemungutan suara (TPS) masuk kategori rawan. Khususnya di empat kapanewon yang berpotensi terjadi bencana dan sulit dijangkau.
Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Sleman Ahmad Sidiq Wiratama mengatakan, kapanewon yang masuk kategori rawan bencana di antaranya Turi, Pakem, dan Cangkringan. Karena merupakan lokasi yang berdekatan dengan Gunung Merapi.
Sementara untuk Kapanewon Prambanan, cukup rawan dalam hal distribusi. Lantaran memiliki medan yang sulit dilalui kendaraan ketika musim hujan.
Ahmad meminta, dengan potensi tersebut pihaknya memberikan rekomendasi kepada KPU Sleman untuk mulai melakukan antisipasi. Yakni dengan menyiapkan relokasi TPS ke tempat-tempat yang lebih aman dan menyesuaikan kendaraan untuk distribusi.
“Kami meminta agar KPU menyesuaikan armada untuk mengirim logistik dan menyiapkan relokasi TPS seperti di barak pengungsian ketika ada erupsi Merapi,” ujar Ahmad saat ditemui kemarin (28/11).
Baca Juga: Bawaslu Sebut Sejumlah TPS di Kabupaten Sleman Masuk Kategori Rawan
Lebih lanjut, dari hasil pengawasan logistik pemilu, Bawaslu Sleman memastikan bahwa beberapa logistik seperti bilik suara, tinta, dan segel sudah sesuai. Kemudian untuk logistik berupa kotak suara memang ada sebanyak 196 buah yang rusak. Namun telah dikoordinasi agar dapat dilakukan penggantian.
Sementara untuk gudang penyimpanan, dari hasil pengecekan di gudang Kantor KPU Sleman dan di Kapanewon Mlati, semuanya sudah memenuhi standar. Selain itu juga kedua lokasi tersebut juga mudah untuk akses kendaraan besar.
“Gudang di kantor KPU dan Mlati berdekatan dengan jalan raya sehingga pengiriman menggunakan kontainer dapat masuk,” ungkap Ahmad.
Baca Juga: Jelang Kampanye, Bawaslu Sleman Gelar Deklarasi dan Apel Siaga
Sementara itu, Ketua KPU Sleman Ahmad Baehaqi menyampaikan, pengalaman 2019 pihaknya berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia untuk distribusi ke wilayah sulit. Kemudian untuk TPS di wilayah rawan bencana Gunung Merapi pihaknya akan menyiapkan antisipasi khusus.
“Untuk wilayah Merapi memamg harus dipertimbangkan TPSnya, kemudian untuk mengantisipasi kendaraan besar yang tidak bisa masuk kelurahan transportasinya akan menyesuaikan agar tidak ada kendala,” ungkap Baehaqi. (inu/eno)
